Mengajukan Gugatan Perdata

Share Button

Pengajuan Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN)

Pengajuan gugatan dilakukan oleh penggugat dengan menyampaikan gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN) agar diperiksa dan diputus. Setelah penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan kompetensi relatif PN, penggugat membayar panjar biaya perkara.

Membayar Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara digunakan untuk keperluan operasional pemeriksaan selama proses sidang nanti, misalnya biaya pemanggilan atau mendatangkan ahli. Pembayaran biaya perkara merupakan syarat agar gugatan dapat didaftarkan dalam buku register perkara. Sebelum membayar panjar biaya perkara, meskipun gugatan telah diajukan, perkaranya belum dianggap ada dan belum dapat diadili.

Mendaftarkan Gugatan Kedalam “Buku Register Perkara”

Pendaftaran gugatan ke dalam buku register perkara dilakukan oleh panitera – setelah penggugat membayar panjar biaya perkara. Pendaftaran itu dilakukan dengan memberikan nomor perkara pada gugatan, dan sejak itu lahirlah hak-hak penggugat dan tergugat dalam pemeriksaan sidang. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak dilakukannya registrasi, panitera menyerahkan gugatan itu  kepada Ketua PN.

Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua PN

Ketua PN menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara setelah ia menerima gugatan dari panitera. Penunjukan majelis hakim itu dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari setelah Ketua PN menerima gugatan. Setelah majelis hakim ditunjuk, dalam jangka waktu 7 hari Ketua PN menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim untuk pemeriksaan persidangan.

Penetapan Hari Sidang

Majelis Hakim yang menerima pelimpahan perkara dari Ketua PN, wajib menetapkan hari sidang. Kewajiban menetapkan hari sidang itu dituangkan dalam surat penetapan, yang harus telah dibuat dalam waktu paling lama 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara dari Ketua PN.

Sumber: M. Yahya Harahap, S.H. “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).

(legalakses.com).

Artikel terkait:

  1. Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata
  2. Mengajukan Gugatan Perceraian
  3. Penyitaan Dalam Sidang Pengadilan Perdata (Beslag)
  4. Akta Perdamaian Dalam Gugatan Perdata
  5. Kewenangan Mengadili Pengadilan

Komentar

Komentar

HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN