Apakah Perjanjian Harus Dibuat Tertulis?

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Sewaktu membeli sebotol minuman dingin di mini market di depan komplek rumah anda, anda sudah terikat dengan perjanjian jual beli. Anda hanya perlu mengambil minuman itu di lemari pendingin dan membayar harganya sesui bandrol di mesin kasir. Sampai disitu anda sudah membuat perjanjian, tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, dan sebagai pembeli anda sudah terlibat secara hukum. Untuk membeli sebotol minuman dingin anda tidak memerlukan sebuah perjanjian tertulis (kontrak).

Menurut hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Anda dan mini market tempat anda membeli minuman dingin adalah dua pihak yang telah melakukan hubungan hukum perjanjian jual beli, dan sesuai pengertian perjanjian maka anda tidak disyaratkan untuk menuliskan janji-janji anda. Demikian pula kalau kita kembali ke syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, di sana tidak disebutkan satupun syarat bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Bukan hanya cukup dengan lisan, bahkan tanpa ucapan lisan yang mengandung janji-janjipun sebuah perjanjian bisa dilahirkan. Sebuah perjanjian bisa lahir berdasarkan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh para pihak. Dengan dilakukannya penyerahan barang dan pembayaran harga dalam transaksi jual beli, meski tanpa janji-janji secara lisan, perjanjian sudah muncul. Para pihak telah terikat pada perjanjian jual beli.

Namun jika anda mendatangani kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengajukan permohonan balik nama sertifikat atas sebidang tanah yang sudah anda beli dan dibayar lunas, kantor BPN akan menanyakan surat perjanjian jual beli anda. Sesuai ketentuan pendaftaran tanah, transaksi jual beli tanah harus dilakukan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebuah transaksi jual beli tanah harus dibuat dengan surat perjanjian tertulis.

Dengan demikian maka pada prinsipnya hukum tidak mensyaratkan suatu bentuk tertulis dalam membuat perjanjian. Para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan suatu perjanjian sudah terjadi dengan adanya tindakan-tindakan yang nyata dalam jual beli (penyerahan barang dan pembayaran harga) – meskipun tanpa kata-kata lisan dan tulisan. Nilai terpenting dari sebuah perjanjian adalah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian.  

Namun begitu, undang-undang menentukan beberapa bentuk perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Jika syarat administrasi ini tidak dipenuhi, dapat berakibat perjanjiannya menjadi tidak sah. Perjanjian yang dipersyaratkan tertulis misalnya:

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  2. Perjanjian Jual Beli Tanah
  3. Perjanjian Waralaba
  4. Perjanjian Pengalihan Saham PT   

Meskipun perjanjian dapat dibuat secara tidak tertulis, namun sebaiknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis (kontrak). Perjanjian yang dibuat tertulis selain dapat menafsirkan lebih rinci maksud-maksud para pihak dalam hubungan kerja sama pada saat pelaksanaannya, juga bertujuan untuk pembuktian hukum di pengadilan jika misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam gugatan hukum di pengadilan, bukti surat merupakan bukti yang sangat penting, paling banyak dipergunakan, dan dalam beberapa kasus sangat menentukan putusan hakim. (Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

Share Button

Komentar

Komentar

New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)