Badan Hukum Perusahaan

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Badan Hukum (Recht Persoon) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum, demikian menurut Prof. Soebekti. Dalam hukum, istilah “orang” atau “persoon” dapat meliputi mahluk pribadi orang-perorangan (naturlijk persoon) atau badan hukum (recht persoon). Keduanya merupakan subyek hukum sehingga dapat menyandang segala hak dan kewjiban hukum.

Sebagai subyek hukum, Badan Hukum memiliki domisili atau tempat tinggal hukum. Bagi Badan Hukum, domisili ini penting untuk menentukan tindakan hukumnya, hak dan kewajibannya serta menyangkut kompetensi dalam perkara di pengadilan.

Menurut jenisnya, Badan Hukum dapat dibedakan atas Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta/Privat.   Badan Hukum Publik misalnya negara, lembaga tinggi negara, lembaga pemerintahan dan lain-lain, sedangkan Badan Hukum Swasta meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain.

Dalam suatu perusahaan yang berbentuk Badan Hukum, yang dapat bertindak adalah orang-perorangan anggota badan hukum tersebut, dan meskipun tindakannya dilakukan oleh perorangan namun perorangan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum. Dengan demikian, maka yang dapat dituntut pertanggungjawababan atas tindakan orang tersebut adalah Badan Hukum dan bukan orang-perorangannya. Orang-perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum hanyalah representasi dari hak dan kewajiban Badan Hukum tersebut.

Seperti halnya tindakan orang-perorangan untuk dan atas nama Badan Hukum, harta kekayaan Badan Hukum juga terpisah dari harta dan kekayaan orang-perorangan anggotanya. Jika dalam perjalanannya terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Badan Hukum sebatas pada kekayaan Badan Hukum tersebut dan tidak meliputi harta kekayaan orang-perorangan anggotanya.

Dalam pelaksanaannya, untuk melakukan kegiatan usahanya suatu Badan Hukum dijalankan oleh sebuah sistem, dan sistem tersebut dijalankan oleh orang-perorangan juga sebagai anggotanya. Sistem tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang merupakan kesepakatan dari para anggotanya tentang bagaimana Badan Hukum tersebut akan dijalankan.  (www.legalakses.com).

Share Button

Komentar

Komentar