Badan Hukum Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Tips Hukum Jual Beli Tanah dan Bangunan

Suatu hubungan hukum dilaksanakan oleh subyek hukum, yaitu pihak-pihak yang mendukung hak dan kewajiban daam hubungan hukum tersebut. Dalam perjanjian, subyek hukum adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun yang dimaksud “orang” dalam pasal tersebut bukan hanya orang perorangan sebagai mahluk biologis, namun juga “kumpulan orang” dalam suatu badan hukum, misalnya perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Prof. Subekti, “badan hukum” berarti suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan hukum ini layaknya orang-perorangan secara individu, dapat memiliki harta kekayaan serta memiliki kewenangan untuk menuntut dan dituntut.

Harta kekayaan suatu badan hukum terpisah dari harta kekayaan anggotanya. Apabila suatu badan hukum mengalami kerugian, maka kerugian itu merupakan tanggung jawab badan hukum dan bukan tanggung jawab anggotanya, sehingga segala pembayaran ganti rugi atau pelunasan hutang akan dilakukan sebatas harta kekayaan perusahaan. Demikian halnya dalam tuntut-menuntut, pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dengan badan hukum hanya dapat menuntut badan hukum tersebut dan bukan para anggotanya.

Dalam hal salah satu pihak atau keduanya merupakan badan hukum, maka yang menyepakati atau menandatangani perjanjian adalah orang-perorangan juga, yaitu mereka yang secara hukum diberi wewenang oleh undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut untuk membuat perikatan. Misalnya, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT)  ditegaskan, bahwa Direktur merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang untuk mengikatkan badan hukum Perseroan Terbatas itu dengan pihak lain. Sebagai Direktur, orang yang menandatangani perjanjian tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang ditandatanganinya, melainkan dirinya mewakili Perseroan Terbatas itu dalam membuat perikatan dengan pihak lain. Jika kemudian timbul sengketa hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka yang dapat dituntut adalah badan hukum sebagai legal entity, dan bukan direkturnya sebagai perorangan. (legalakses.com)

 

Komentar

Komentar

DRAF SURAT
Download Draf Surat Kuasa Download Draf Berita Acara Draf Surat Pernyataan Draf Surat Resmi
 
TUTORIAL DOKUMEN LEGAL
Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit! Contoh Surat Kuasa Mengambil Barang Panduan Praktis Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat
 
LEGALPEDIA
Bedanya Distributor dan Agen Tanpa Meterai Perjanjian tetap Sah Perjanjian kontrak MOU
Rahasia Dagang DIgunakan Mantan Karyawan Hukum Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang