Berakhirnya PKWTT Dan Pencatatannya

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Dear Legal Akses,

Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan berkaitan dengan status saya sebagai karyawan kontrak, sebagai informasi saya bekerja di sebuah perusahaan tambang yg masih dalam tahapan eksplorasi dan sekarang saya sudah memasuki kontrak kedua.

  1. Apakah ada waktu maksimal untuk perusahaan memberitahukan secara tertulis untuk mengakhiri hubungan PKWT. Misal jika 30 hari sebelum PKWT berakhir maka perusahaan harus memberitahukan maksudnya dan jika tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis PKWT akan berubah menjadi PKWTT?
  2. Saya pernah membaca bahwa PKWT yg dibuat antara perusahaan dan saya harus di daftarkan di dinas ketenagakerjaan. Jika tidak didaftarkan maka PKWT otomatis menjadi PKWTT. Pertanyaan saya, bagaimana saya tahu kalo PKWT itu sudah didaftarkan ke Disnaker? Apakah ada bukti tertulis dari Disnaker ke perusahaan? Atau apakah saya bisa mengecek sendiri ke Disnaker?

Terimakasih atas bantuannya.

Regards,

JAWABAN

Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pasal 61 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila :

  1. Pekerja meninggal dunia.
  2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
  3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) karena sebab-sebab diatas terjadi pada saat kejadian-kejadian tersebut terwujud. Misalnya, pada saat karyawan meninggal dunia, pada tanggal berakhirnya PKWT, pada tanggal hakim membacakan putusan berakhirnya PKWT, atau pada saat terjadinya keadaan tertentu yang menyebabkan berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam PKWT atau Peraturan Perusahaan. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan apabila, misalnya, di dalam PKWT atau Peraturan Perusahaan disebutkan jangka waktu tertentu untuk memberitahuan terlebih dahulu berakhirnya perjanjian. Misalnya, jika di dalam PKWT disebuktan bahwa pengakhiran perjanjian karena suatu keadaan tertentu dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu perusahaan memberitahukannya kepada Karyawan, maka berakhirnya perjanjian terjadi setelah jangka waktu pemberitahuan itu terlewati.

Jika ketentuan mengenai pemberitahuan pengakhiran perjanjian tidak diatur dalamPKWT atau Peraturan Perusahaan, maka penyelesaiannya dikembalikan lagi kepada UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur jangka waktu tertentu yang dipersyaratkan kepada perusahaan untuk memberitahukan berakhirnya perjanjian kerja kepada karyawan, sehingga perjanjian kerja akan berakhir dengan sendirinya dengan terjadinya 4 kejadian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 UU Ketenagakerjaan diatas.

Berbeda halnya jika PKWT berakhir karena jangka waktunya telah berakhir dan perusahaan ingin memperpanjang atau memperbaharui PKWT tersebut. Untuk memperpanjang PKWT, perusahaan harus memberitahukannya kepada karyawan paling lama 7  hari sebelum PKWT berakhir, sedangkan pembaharuan PKWT hanya dapat dilakukan setelah masa tenggang selama 30 hari setelah berakhirnya PKWT. Jika perusahaan masih mempekerjakan karyawan tapi tidak memberitahukan perpanjangan dalam 7 hari sebelum berakhirnya PKWT, atau tidak mengadakan pembaharuan setelah 30 hari berakhirnya PKWT, maka menurut Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan hubungan perusahaan dan karyawan tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Akibat Hukum Jika Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) Tidak Dicatatkan

Dalam praktek, perlu dilakukan klarifikasi salah kaprah antara “pendaftaran” dan “pencatatan” PKWT di instansi ketenagakerjaan terkait (Disnakertrans). Baik UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 (KEPMEN) menentukan bahwa PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya PKWT tersebut. Kedua regulasi tersebut memberi penegasan tersendiri bahwa pencatatan tersebut merupakan suatu kewajiban, dan bukannya “pendaftaran”. Lalu, apa akibat hukumnya jika pengusaha tidak melakukan pencatatan dimaksud?

Dalam praktek, memang banyak perusahaan yang tidak mecatatkan PKWT karyawan-karyawannya ke Disnakertrans, sementara peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur akibat hukumnya jika PKWT tersebut tidak dicatatkan. Dan terhadap ketiadaan pencatatan ini, di kalangan HRD maupun praktisi hukum sendiri masih ada perbedaan pendapat – disamping belum ada yurisprudensi pengadilan yang menentuakn akibat hukum dari tidak dicatatnya PKWT. Dalam berbagai regulasi di bidang ketenagakerjaan memang tidak terdapat ketentuan yang langsung menentukan akibat hukumnya jika PKWT tidak dicatatkan, namun secara logika hukum tentu saja kita dapat menelusuri jawabannya.

Jika membaca Pasal 13 KEPMEN, pasal yang mewajibkan agar PKWTdicatatkan di instansi ketenagakerjaan terkait dalam waktu 7 hari kerja setelah penandatanganan PKWT, maka hal ini tentunya melahirkan KEWAJIBAN kepada pengusaha agar mencatatkan  PKWT tersebut. Jika pengusaha tidak mencatatkan PKWT tersebut, maka dengan demikian pengusaha telah melalaikan kewajibannya, yang berarti pengusaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita mengaitkannya dengan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan tentang syarat sahnya perjanjian kerja, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian kerja adalah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PKWT yang tidak dicatatkan oleh pengusaha itu bertentangan dengan pasal 13 KEPMEN, yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PKWT yang tidak dicatatkan itu dengan demikian tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

Terhadap PKWT yang tidak sah tersebut, solusinya bisa kita temukan dalam Pasal 52 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi “batal demi hukum”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika PKWT tidak dicatatkan oleh pengusaha ke Disnakertrans maka PKWT tersebut BATAL DEMI HUKUM

Salam,

Legalakses.com

Share Button
New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)