Hukum Perjanjian

Mewakili Perusahaan Dalam Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian, pihak-pihak yang menandatangani halaman terakhir perjanjian itu bisa “orang perorangan” bisa juga “badan hukum” (misalnya perusahaan Perseroan Terbatas). Jika yang menandatangani perjanjian itu orang perorangan maka untuk mengenali identitasnya tinggal lihat saja KTP-nya, beda halnya dengan penandatanganan perjanjian untuk…

“Syarat Batal” Perjanjian

Dalam banyak praktek membuat surat perjanjian sering dimajukan klausul sebagai berikut: jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian. Sebenarnya klausul semacam ini tidak perlu dimasukan kedalam perjanjian, karena hukum perdata telah menerapkan prinsip umum dalam perjanjian…

Badan Hukum Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Suatu hubungan hukum dilaksanakan oleh subyek hukum, yaitu pihak-pihak yang mendukung hak dan kewajiban daam hubungan hukum tersebut. Dalam perjanjian, subyek hukum adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu…

Tujuan Membuat Perjanjian

Tujuan membuat perjanjian seperti juga membuat undang-undang: mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perbedaannya, jika undang-undang mengatur seluruh masyarakat, maka perjanjian hanya mengatur pihak-pihak yang menandatanganinya. Demikian pula dalam perjanjian, tujuan utamanya adalah mengatur hubungan hukum dari…

Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)

Dalam aksara Sansekerta Raja Purnawarman pernah mencatatkan peringatannya dalam batu prasasti di sungai Ciareuteun: “Kedua telapak kaki yang seperti Wisnu ini kepunyaan Raja dunia yang gagah berani yang termashur, Purnawarman penguasa Tarumanagara”. Dalam batu prasasti itu juga terdapat ukiran pandatala, gambar sepasang telapak…

Orang Yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum

Cakap berarti mampu, dan cakap melakukan perbuatan hukum berarti orang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan memikul seperangkat hak dan kewajibannya. Prinsipnya, undang-undang telah menganggap setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum – setiap orang dapat membuat perjanjian. Pengecualian…

Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (concsensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith) dan asas kepribadian (personality).

Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Romawi, fides, yang artinya “kepercayaan”. Dalam bahasa Belanda fidusia dikenal sebagai Fiduciare Eigendom Overdracht, atau penyerahan hak milik secara kepercayaan. Secara terminologi, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari sesorang kepada orang lain atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa…

Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pemberi Kuasa Menarik Kembali Pemberian Kuasanya Berbeda halnya dengan perjanjian yang menuntut persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mengakhiri perjanjian, suatu Pemberian Kuasa dapat berakhir dengan penarikan kembali Pemberian Kuasa tersebut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dapat menarik…