Contoh Surat Pernyataan Hutang Dan Jaminan

Share Button

 

Surat Pernyataan Pelunasan Hutang dan Jaminan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                : _____________________
No. KTP           : _____________________
Alamat              : ___________________________________________________
                            ___________________________________________________

Dengan ini menyatakan:

  1. Bahwa, pada tanggal __ _______ ____ saya telah melakukan peminjaman uang kepada saudara ____________, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. ____________, beralamat di ________________________________, sebesar Rp. ____________ (________________ rupiah);
  2. Bahwa, saya telah berjanji kepada saudara ____________ tersebut untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu __ (________) hari atau jatuh tempo pada tanggal __ ___________ ____;
  3. Bahwa, sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut ternyata saya belum juga dapat mengembalikan pinjaman saya tersebut kepada saudara ______________;
  4. Bahwa, dengan ini saya memohon keringanan kepada saudara _________ agar diberi perpanjangan jangka waktu untuk melunasi pinjaman saya tersebut untuk selama ___ (_____________) hari lagi atau jatuh tempo pada tanggal __ _________ _____;
  5. Bahwa, dengan ini saya menyerahkan sebuah kendaraan roda empat merek _______ tipe _______ No. STNK _______, No. BPKB _________ sebagai jaminan pelunasan hutang saya tersebut.
  6. Bahwa, dalam hal saya tidak dapat melunasi pinjaman saya tersebut sampai dengan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud Butir 4 diatas, maka kendaraan roda empat tersebut sebagaimana dimaksud Butir 5 diatas akan menjadi milik saudara ________ sepenuhnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

____________, __ ________ _____

 

______________

 

Menyetujui,

 

_____________________

(http://legalakses.com)

 

Download draf “Surat Pernyataan Pelunasan Hutang dan Jaminan” diatas dalam format word (.doc)  disini

 

gedung-perusahaanMembuat Peraturan Perusahaan
Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan berlaku terhadap Perusahaan yang memiliki paling sedikit 10 orang Karyawan.
............................................................................................
propertiCara Memperoleh Harta Warisan
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada dua cara untuk memperoleh harta warisan: secara absentatio dan testamentair. ............................................................................................
propertiPPJB Tanah dan Bangunan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian antara calon pembeli dan calon penjual obyek tanah dan bangunan yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB).
............................................................................................
Hukum PerjanjianMendirikan Usaha Bersama
Jika anda sudah merasa yakin untuk mengembangkan usaha anda dan sedang mencari partner bisnis baru, jangan lupa untuk melindunginya dengan  perjanjian usaha bersama.
 
HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN