Force Majeure Kontrak (Keadaan Memaksa)

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Force majeure atau keadaan memaksa (overmacht) juga seperti halnya wanprestasi, suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya – atau melaksanakannya tapi terlambat. Berbeda dengan wanprestasi, tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban dalam force majeure terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak.

Unsur keadaan diluar kendali para pihak merupakan unsur yang menghilangkan kelalaian atau kesalahan dari pihak yang tidak atau terlambat melaksanakan kewajibannya. Sebagai konsekwensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Force majeure diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata dan pasal 1245 KUHPerdata, yang selengkapnya:

1244. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

1245. Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Jika anda membuka toko kelontong di sebuah pulau kecil yang padat penduduk, dan harus menyewa kapal setiap kali membawa stok barang dagangan Anda dari kota ke gudang, kemudian kapal tersebut karam di laut karena angin dan ombak besar, maka demikian force majeure dapat dilukiskan. Dalam kecelakaan tersebut pemilik kapal telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, namun karena kondisi alam yang berada di luar kendalinya, maka tragedi itu mendatangkan Anda sebuah kerugian. Dalam kondisi tersebut, pemilik kapal tidak dapat dituntut ganti rugi karena kelalaiannya – karena pada dasarnya ia tidak lalai.

Kedua pasal di atas merupakan dasar yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menghadapi keadaan force majeure, baik klausul itu disebutkan maupun tidak disebutkan di dalam kontrak. Jika para pihak menyepakati untuk mengatur force majeure di dalam kontrak, maka para pihak dapat menyatakan agar masing-masing pihak dibebaskan dari tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga jika keadaan tersebut menyerang mereka.

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

Komentar

Komentar

VIDEO
Panduan Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit!
Perbedaan Distributor dan Agen Perjanjian Tanpa Meterai Bedanya Perjanjian dan Kontrak
Rahasia Dagang Digunakan Mantan Karyawan Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang