Force Majeure Kontrak (Keadaan Memaksa)

Force majeure atau keadaan memaksa (overmacht) juga seperti halnya wanprestasi, suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya – atau melaksanakannya tapi terlambat. Berbeda dengan wanprestasi, tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban dalam force majeure terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak.

Unsur keadaan diluar kendali para pihak merupakan unsur yang menghilangkan kelalaian atau kesalahan dari pihak yang tidak atau terlambat melaksanakan kewajibannya. Sebagai konsekwensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Force majeure diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata dan pasal 1245 KUHPerdata, yang selengkapnya:

1244. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

1245. Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Jika anda membuka toko kelontong di sebuah pulau kecil yang padat penduduk, dan harus menyewa kapal setiap kali membawa stok barang dagangan Anda dari kota ke gudang, kemudian kapal tersebut karam di laut karena angin dan ombak besar, maka demikian force majeure dapat dilukiskan. Dalam kecelakaan tersebut pemilik kapal telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, namun karena kondisi alam yang berada di luar kendalinya, maka tragedi itu mendatangkan Anda sebuah kerugian. Dalam kondisi tersebut, pemilik kapal tidak dapat dituntut ganti rugi karena kelalaiannya – karena pada dasarnya ia tidak lalai.

Kedua pasal di atas merupakan dasar yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menghadapi keadaan force majeure, baik klausul itu disebutkan maupun tidak disebutkan di dalam kontrak. Jika para pihak menyepakati untuk mengatur force majeure di dalam kontrak, maka para pihak dapat menyatakan agar masing-masing pihak dibebaskan dari tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga jika keadaan tersebut menyerang mereka.

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

Komentar

Komentar

Draf Surat (2)
Surat Kuasa Berita Acara Surat Resmi Surat Pernyataan
   
Legalpedia
01. Yang Perlu DIperhatikan Dalam KOntrak Sewa Ruko 21. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membeli Tanah dan Bangunan 20. Bedanya DIstributor dan Agen
13. Mendirikan Perusahaan UMKM 19. Pembagian HArta Perkawinan Dalam Perceraian 18. Perjanjian, Kontrak dan MoU
17. Cara Mencabut Surat Kuasa 16. Kontrak Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tetap Sah 15. Mengelola Dokumen Legal Perusahaan
14. Melindungi Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerahasiaan 12. Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat 11. Jika Salah Satu Ahli Waris Tidak Setuju Menjual Tanah Warisan