Format Gugatan Wanprestasi Kontrak

Meski surat gugatan tidak memiliki format baku sebagai syarat formil, namun dalam praktek telah menjadi standar bahwa gugatan itu perlu diajukan dalam format tertentu yang umum. Format tersebut berisi setidaknya:

  • Kompetensi Pengadilan

Ke pengadilan mana gugatan harus diajukan? Pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). Jika Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan sementara tergugat berdomisili di Jakarta Utara, maka gugatan tersebut harus dijaukan ke pengadilan negeri jakarta utara (wilayah hukum tempat tinggal tergugat). Jika jumlah tergugat lebih dari satu orang dan mereka tidak tinggal di satu wilayah hukum, maka penggugat bebas memilih untuk menggugat mereka di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu seorang tergugat.

Penyimpanag terhadap asas actor sequitor forum rei di atas dapat dilakukan jika misalnya tempat tinggal tergugat tidak dikenali. Dalam hal ini gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Apabila gugatan itu mengenai benda tetap, misalnya sengketa tanah, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliput benda tetap itu berada (forum rei sitae).

  • Identitas Para Pihak

Penulisan identitas para pihak (penggugat dan tergugat) merupakan syarat formil, yaitu wajib dicantumkan dalam gugatan. Data identitas yang wajib dimasukan ke dalam gugatan meliputi nama lengkap dan alamat. Penggugat juga dapat menambahkan keterangan lainnya seperti data pekerjaan atau agama, namun hal tersebut tidak wajib. Sebelum diajukan ke kepaniteraan pengadilan negeri, surat gugatan itu harus ditandatangani oleh penggugat. Jika penggugat diwakili oleh seorang kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat menggantikan penggugat menandatangani surat gugatannya.

  • Fundamentum Petendi (Posita)

Posita merupakan alasan atau dasar gugatan, yaitu dalil-dalil yang harus diajukan oleh penggugat untuk menuntut haknya. Dasar gugatan itu terdiri dari dasar hukum dan dasar fakta. Dasar hukum dan dasar fakta harus nyambung dan menjadi dasar dari sebab diajukannya tuntutan hak melalui gugatan.

Jika penggugat menuntut pelunasan biaya jasa dari sebuah kontrak kerja sama pekerjaan jasa, maka kontrak tersebut merupakan dasar hukumnya. Kontrak tersebut merupakan dasar dari lahirnya hak kreditur untuk memperoleh pelunasan biaya jasa dari debitur. Jika faktanya debitur tidak melunasi hak kreditur (wanprestasi), maka fakta tersebut merupakan dasar untuk dapat diajukannya tuntutan.

  • Tuntutan (Petitum)

Petitum merupakan pokok-pokok tuntutan penggugat, yaitu deskripsi yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Petitum gugatan merupakan syarat formil, yang jika tidak disebutkan maka gugatannya bisa menjadi tidak sah. Dalam gugatan hak pelunasan biaya jasa yang lahir dari kontrak pekerjaan jasa, menuntut agar tergugat melunasi biaya jasa merupakan petitum utama. Penggugat juga dapat mengajukan tuntutan tambahan, misalnya, tuntutan ganti kerugian dan bunga, atau menyita aset tergugat sebagai jaminan pelunasan.

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

Artikel terkait:

Komentar

Komentar

Draf Surat (2)
Surat Kuasa Berita Acara Surat Resmi Surat Pernyataan
   
Legalpedia
01. Yang Perlu DIperhatikan Dalam KOntrak Sewa Ruko 21. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membeli Tanah dan Bangunan 20. Bedanya DIstributor dan Agen
13. Mendirikan Perusahaan UMKM 19. Pembagian HArta Perkawinan Dalam Perceraian 18. Perjanjian, Kontrak dan MoU
17. Cara Mencabut Surat Kuasa 16. Kontrak Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tetap Sah 15. Mengelola Dokumen Legal Perusahaan
14. Melindungi Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerahasiaan 12. Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat 11. Jika Salah Satu Ahli Waris Tidak Setuju Menjual Tanah Warisan