Fungsi Nomor Perjanjian

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Bayangkan jika kita mencari alamat rumah seseorang dan sudah menemukan nama jalan sesuai alamat, apa yang selanjutnya dicari? Tentu saja nomor rumah. Nomor perjanjian sama seperti nomor rumah, sebagai identitas alamat sebuah dokumen dalam susunan yang telah ditentukan berdasarkan penomoran tertentu. Kita tentunya tidak akan mengetok rumah nomor 9 jika kerabat yang dicari bertempat tinggal di rumah nomor 6. Begitupun dalam perjanjian, kita tidak akan mengutip perjanjian “Nomor: 15/Jual-Beli /I/2013” dalam gugatan “sewa-menyewa” yang lahir dari perjanjian “Nomor: 09/sewa-menyewa/II/2013”.

Nomor Perjanjian merupakan nomor dokumen seperti halnya nomor undang-undang.Diperlukannya nomor dokumen terutama untuk kepentingan merujuk dokumen tersebut untuk kepentingan hukum tertentu. Selain itu, penomoran dokumen juga diperlukan untuk kepentingan tertib administrasi. Misalnya, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan nomor dokumen untuk Undang-undang Perseroan Terbatas, diperlukan sebagai nomor rujukan peraturan bagi suatau organ Perseroan Terbatas untuk menjalankan perusahaannya.

Nomor perjanjian bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu yang terdiri dari “kata sepakat”, “cakap”, “suatu hal tertentu”, dan “suatu sebab yang halal”. Nomor perjanjian bukanlah syarat seperti dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga ketiadaan nomor perjanjian tidak membuat perjanjiannya menjadi tidak sah.

Tujuan lain dicantumkannya nomor perjanjian adalah untuk kepentingan tertib administrasi. Nomor perjanjian merupakan nomor dokumen dalam rangka melakukan filling dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu keadaan hukum, atau kaitan antara keadaan hukum itu dengan keadaan hukum lainnya, sehingga jelas kategorisasi hubungan hukumnya karena tersusun secara urut berdasarkan penomoran tertentu – tumpukan mana dokumen-dokumen perjanjian sewa menyewa dan tumpukan mana dokumen-dokumen jual beli.(legalakses.com).

Artikel Terkait:

  1. Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
  2. Menyusun Kontrak
  3. Surat Pencabutan Kuasa
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Membuat Surat Kuasa
  6. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
  7. Membuat Surat Perjanjian
Share Button

Komentar

Komentar

New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)