Izin Mengubah Alur Sungai

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Merubah bentangan alIzin Mengubah Alur Sungaiam, seperti merubah alur sungai, terkadang diperlukan untuk keperluan usaha, misalnya membuka pabrik atau perkebunan. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara serampangan, melainkan harus terkontrol dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Untuk merubah alur sungai, diperlukan adanya izin khusus.

Untuk memperoleh izin merubah alur sungai, misalnya demi kepentingan usaha, sebuah perusahaan wajib mengajukan izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (PP No. 38/2011) dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PP No. 42/2008). Berdasarkan kedua PP tersebut, maka setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. “Kegiatan” tersebut salah satunya meliputi pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai.

Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai diberikan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, hal itu tergantung pada kewenangannya. Dengan mengacu pada Pasal 96 PP No. 42/2008, kewenangan tersebut ditentukan sebagai berikut:

  1. Bupati/Walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
  2. Gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau
  3. Menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, atau wilayah sungai strategis nasional.

Pemberian izin mengbah alur sungai dilakukan harus dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis (Rekomtek) dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan (Balai Wilayah Sungai/BWS). Rekomtek tersebut memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin. Secara umum, prosedur untuk memperoleh izin mengubah alur sungai adalah sebagai berikut:

  1. Pengajuan permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Ruang Sungai Yang Mengubah Aliran dan/atau Alur Sungai (atau Izin Perubahan Alur Sungai). Permohonan diajukan ke instansi sesuai dengan kewenanganyan sebagaimana dimaksud Pasal 96 PP No. 42/2008 diatas.
  2. Permintaan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Pemberi Izin kepada Balai Wilayah Sungai (BWS).
  3. Pemohon bersama BWS melakukan ekspose, pembahasan, kunjungan lapangan dan penilaian kelayakan. BWS kemudian menyampaikan Rekomtek kepada Pemberi Izin.
  4. Pemberi Izin mengeluarkan izin setelah melakukan verifikasi atas dasar Permohonan dan Rekomtek.

www.legalakses.com

Share Button

Komentar

Komentar