Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Share Button

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.  26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). IUP untuk satu perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Menteri. Namun batasan paling luas itu tidak berlaku untuk:

  1. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan.
  2. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  3. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat itu dapat dilakukan baik melalui pola kredit, hibah, maupun bagi hasil. Pembangunan itu dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan, dan rencana pembangunannya wajib diketahui oleh Bupati/Walikota.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Dalam rangka pemberian IUP, IUP-B, atau IUP-P, Bupati/Walikota harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan. Untuk IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten atau Kota, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati atau Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. (http://legalakses.com).

DOWNLOAD artikel “Izin Usaha Perkebunan (IUP)” diatas  DISINI.

Komentar

Komentar

gedung-perusahaanMembuat Peraturan Perusahaan
Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan berlaku terhadap Perusahaan yang memiliki paling sedikit 10 orang Karyawan.
..................................................................................
propertiCara Memperoleh Harta Warisan
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada dua cara untuk memperoleh harta warisan: secara absentatio dan testamentair. ..................................................................................
propertiPPJB Tanah dan Bangunan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian antara calon pembeli dan calon penjual obyek tanah dan bangunan yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB).
..................................................................................
Hukum PerjanjianMendirikan Usaha Bersama
Jika anda sudah merasa yakin untuk mengembangkan usaha anda dan sedang mencari partner bisnis baru, jangan lupa untuk melindunginya dengan  perjanjian usaha bersama.
 
HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN