Jenis Usaha Perkebunan

Tips Hukum Jual Beli Tanah dan Bangunan

Usaha perkebunan merupakan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dibidang perkebunan. Sementara menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah (atau media tumbuh lainnya) dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Usaha perkebunan dapat teridiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. Usaha budidaya tanaman perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan harus dilakukan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan. Selain badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia, badan hukum asing dan perorangan warga negara asing juga dapat melakukan usaha perkebunan. Usaha perkebunan oleh pihak asing tersebut wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan cara membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan kurang dari 25 hektar dapat dilakukan oleh perorangan dan wajib didaftar oleh Bupati atau walikota. Pendaftaran itu meliputi pendaftaran keterangan mengenai identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar itu kemudian dapat diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/VValikota. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih wajib dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan wajib memiliki izink husus.

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan. Usaha tersebut ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian No.  26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan wajib didaftar oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran itu antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar kemudian diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri wajib dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan wajib memiliki izin khusus. (http://legalakses.com).

Komentar

Komentar

DRAF SURAT
Download Draf Surat Kuasa Download Draf Berita Acara Draf Surat Pernyataan Draf Surat Resmi
 
TUTORIAL DOKUMEN LEGAL
Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit! Contoh Surat Kuasa Mengambil Barang Panduan Praktis Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat
 
LEGALPEDIA
Bedanya Distributor dan Agen Tanpa Meterai Perjanjian tetap Sah Perjanjian kontrak MOU
Rahasia Dagang DIgunakan Mantan Karyawan Hukum Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang