Kapan Para Pihak Dianggap Lalai Melaksanakan Perjanjian?

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan, “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Orang yang berhutang (debitur) dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu Surat Perintah atau akta. Surat Perintah atau akta tersebut menyatakan secara tegas, bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain dengan Surat Perintah dan akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya waktu, yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya. 

Jadi, pernyataaan lalai adalah suatu upaya hukum, demikian menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, yaitu dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingatkan (aanmaning/sommatie) debitur bahwa debitur wajib melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu itu dilampaui, maka debitur dianggap lalai.

Bentuk-bentuk peringatan pernyataan lalai:

  • Pernyataan Lalai Dengan Surat Perintah (Bevel)

Misalnya dengan exploit juru sita pengadilan. Exploit merupakan perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur, yang dalam praktik merupakan “salinan surat peringatan” yang berisi perintah tersebut.

  • Pernyataan Lalai Dengan Akta Sejenis

Yaitu peringatan lalai dengan surat biasa yang di dalamnya mengandung pemberitahuan yang bersifat “Perintah” (imperatif) dari kreditur kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi.

  • Lalai Demi Perikatannya Sendiri

Keadaan lalai terjadi otomatis ketika lewatnya waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, tapi debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal debitur telah lalai menyerahkan suatu benda yang merupakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka sejak saat lalai itu kebendaan tersebut merupakan tanggung jawab debitur. Debitur, karena keadaan lalai tersebut, dibebankan untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, karena kesalahnnya, yaitu karena kelalaiannya (www.legalakses.com). 

Artikel Terkait:

  1. Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
  2. Menyusun Kontrak
  3. Surat Pencabutan Kuasa
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Membuat Surat Kuasa
  6. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
  7. Membuat Surat Perjanjian
Share Button

Komentar

Komentar

New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)