Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau  penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-undang tersebut, bentuk KDRT dapat meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Orang yang dapat mengadukan adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Keluarga atau pihak lain tidak dapat mengadukan secara langsung dugaan KDRT, kecuali aduan tersebut dilakukan setelah mendapat kuasa dari korban. Hal ini karena KDRT merupakan delik aduan, yaitu tindak pidana yang penyidikannya baru dapat dilakukan setelah mendapat  pengaduan dari korban (bukan laporan dari selain korban).

Meski hanya korban yang dapat mengadukan dugaan KDRT,  pihak lain selain korban masih dapat melakukan pencegahan berdasarkan kewajiban masyarakat untuk turut serta mencegah KDRT. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU KDRT.  Menurut pasal tersebut, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pidana penjara maksimal 5 tahunatau denda paling banyak Rp. 15.000.000, demikian menurut Pasal 44 ayat (1) UU KDRT. Bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya berupa penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. Untuk KDRT yang melibatkan kekerasan psikis, ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000. (legalakses.com).

 Artikel Terkait:

Share Button

Komentar

Komentar

New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)