KUHP Dan Perundang-undangan Lex Specialis

Share Button

Tidak ada istilah ”waktu yang singkat” untuk sebuah kamar di penjara meski cuma sehari. Apalagi ”melarat” selama sembilan bulan di hotel gratis itu. Ini yang dialami pemimpin redaksi tabloid mingguan Koridor beberapa waktu lalu, vonis sembilan bulan penjara. Pasalnya, tulisan dalam tabloidnya dianggap menyerang nama baik seorang pejabat (Sinar Harapan, 18 Mei 2005). Bagi kalangan pers, ini lonceng tanda kematian untuk sebuah kebebasan pers. Dan bagi kalangan hukum, ini jadi tanda quo vadis pelaksanaan hukum. Dibilang quo vadis karena jaksa tutup mata terhadap UU Pers yang lex specialis terhadap KUHP, yang lebih merinci dan memperbaiki ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

Dalam kasus Koridor, jaksa menggunakan pasal-pasal KUHP sebagai penjerat. Sementara di lain kubu, kubu pers, lebih menyuarakan semangat pelaksanaan UU Pers. Pertentangan ini berujung pada kesimpulan adanya inefisiensi ketentuan hukum pidana yang lebih khusus atau yang lex specialis yang tersebar di luar KUHP. Buat apa dibuat UU Pers yang ketentuannya lex specialis kalau yang digunakan masih KUHP yang lebih umum (Lex generalis)?

Lahirnya berbagai UU semisal UU Pers yang sifat ketentuan hukum pidananya lex specialis itu menjadi indikasi dari kekurangan KUHP. KUHP belum sepenuhnya menjamin penyelesaian persoalan-persoalan hukum pidana yang muncul di masyarakat sesuai harapan. Keadaan ”belum menjamin” ini selalu ditegaskan dalam setiap dasar pertimbangan lahirnya perundangan-perundangan lex specislis tersebut.

Lahirnya berbagai aturan lex specialis sebagai pelengkap KUHP merupakan suatu kewajaran mengingat hukum bersifat dinamis. Sesuatu yang mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan zaman. Bukankah masyarakat kita juga masyarakat yang berubah, yang mengikuti perkembangan teknologi dan budaya yang sudah global?
Perundang-undangan lex specialis kemudian menjadi jembatan hukum yang menghubungkan perubahan-perubahan dan rasa keadilan masyarakat itu. Perundang-undangan lex specialis menjadi sarana bagi hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan zaman. Seperti ketika lahirnya UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) sebagai upaya merealisasikan perkembangan pemikiran kaum perempuan dalam mendobrak nilai-nilai patriarki dalam masyarakat kita zaman ini.

Dengan berlakunya perundang-undangan lex specialis di luar KUHP, maka berpotensi terjadinya dualisme aturan hukum pidana. Satu berkiblat pada yang umum (lex generalis), dalam hal ini KUHP, yang lain berkiblat pada yang khusus (lex specialis). Seperti bensin, ini bisa menyulut ketidak pastian hukum yang lebih luas karena aturan-aturan yang lex specialis umumnya menyimpang dari asas-asas hukum yang lex generalis.

RUU KUHP

Dalam hukum pidana, terhadap kedua jenis aturan itu berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, dimana ketentuan pidana yang khusus (lex specialis) menghapus (Men-derogat) ketentuan pidana yang umum (lex generalis). Ini berarti kalau suatu persoalan hukum pidana sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai UU di luar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan. Dengan asas ini, maka dualisme dalam hukum pidana seharusnya dapat dihilangkan.

Tapi kadang kenyataannya dalam praktik, rumus ini tidak semudah teorinya. Dalam berbagai kasus tindak pidana, banyak jaksa masih menggunakan pasal-pasal KUHP meskipun ketentuan yang lex specialis-nya sudah ada. Misalnya dalam kasus majalah Tempo, dimana Jaksa masih menggunakan pasal KUHP dan bukan UU Pers.

Gejala-gejala di atas tentunya dapat menjadi pelajaran berharga terutama dalam rangka membuat KUHP baru yang saat ini masih berupa Rancangan Undang-undang (RUU) dan sedang hangat-hangatnya digodok oleh para pembuat UU kita. Pelajaran itu nilainya penting dan prisnsipil.

RUU KUHP yang telah rampung dipelajari tim pembuatnya itu memuat 700 pasal lebih. Ini merupakan upaya kodifikasi dan unifikasi (penyeragaman) berbagai ketentuan hukum pidana yang selama ini tersebar dalam berbagai perundang-undangan lex specialis di luar KUHP. Di dalamnya, termasuk juga prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum adat nasional.

Dengan upaya kodifikasi, sebisa mungkin seluruh ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai UU di luar KUHP dibukukan dalam satu RUU KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut selain dikumpulkan menjadi satu kitab juga diseragamkan supaya tidak terjadi pertentangan asas-asasnya. Dengan kodifikasi dan unifikasi ini, RUU KUHP akan berisi ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bukan saja selengkap mungkin tapi juga rinci.

Misalnya pasal-pasal tentang kesusilaan. Dalam Pasal 484 RUU KUHP diatur bahwa suatu perbuatan zina hukumannya maksimal lima tahun sedangkan Pasal 486 RUU KUHP mengatur perbuatan tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan atau kumpul kebo yang hukumannya maksimal dua tahun.

Sifatnya yang lengkap dan rinci ini kemudian mengundang pertanyaan. Bagaimana jika nanti terjadi perubahan dalam perasaan keadilan masyarakat? Kita semua tentu menyadari kalau masyarakat kita saat ini sedang dalam transisi budaya. Perubahan-perubahan karena teknologi dan budaya, hampir-hampir tidak bisa dihindari. Dan kondisi ini bergeraknya begitu cepat. Tengok saja misalnya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini, sejak Indonesia merdeka, sudah mengalami beberapa kali perubahan. Bisa dibayangkan, kalau KUHP yang baru nanti berisi aturan-aturan yang selengkap dan serinci mungkin. Ini berarti punya konsekuensi adanya perubahan-perubahan KUHP lagi yang 700 pasal itu seiring dengan perubahan dalam masyarakat kita yang cepat.

Ketentuan Umum

Kalau belajar dari KUHP klasik yang sekarang masih berlaku, kitab ini punya tiga bagian. Masing-masing bagian dinamakan buku kesatu, buku kedua dan buku ketiga. Buku kesatu berisi ketentuan-ketentuan umum. Jumlahnya 103 pasal. Buku kedua tentang kejahatan. Buku ketiga tentang pelanggaran.

Dalam buku kesatu diatur ketentuan-ketentuan umum tentang bagaimana menggunakan ketentuan-ketentuan dalam buku kedua dan buku ketiga KUHP. Buku kesatu juga berlaku bagi ketentuan-ketentuan hukum pidana lex specialis dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Buku kedua dan ketiga mengatur tentang tindak pidana-tindak pidananya yang dapat dihukum seperti penghinaan, pemerkosaan, pelanggaran kesusilaan, korupsi, pembunuhan dan sebagainya. Berbagai ketentuan hukum pidana dalam buku kedua dan ketiga tersebut sifatnya lex generalis. Ketentuan yang lex generalis itu secara lex specialis diatur lagi secara lengkap dan rinci dalam berbagai UU di luar KUHP. Pengaturan secara lengkap dan rinci ini ada juga yang menyimpang asas-asasnya dari ketentuan buku kedua dan ketiga.

Supaya tidak boros-boros pasal, mungkin sebaiknya kalau KUHP yang baru nanti hanya berisi perubahan dan pengembangan dari buku kesatu KUHP yang sekarang masih berlaku. Jadi isinya hanya merupakan ketentuan-ketentuan umum saja. Untuk buku kedua dan ketiga yang berisi jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya dibiarkan tercecer dalam berbagai perundang-undangan yang lex specialis di luar KUHP. Namun tetap taat asas, mengacu pada KUHP yang lex generalis. Hal ini dapat menuai beberapa keuntungan.

Pertama, KUHP yang baru itu isinya ketentuan-ketentuan umum saja yang diadopsi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan umum itu yang menjadi panduan dalam menggunakan perundang-undangan lex specialis. Misalnya ketentuan umum tentang unsur-unsur ”percobaan” tindak pidana.

Dalam KUHP yang baru, jenis tindak pidana dan hukumannya seperti yang termuat dalam buku kedua dan ketiga dihilangkan. Jenis tindak pidana dan hukuman itu dimuatnya hanya dalam UU yang lex specialis. Dengan demikian, kedepan tidak ada lagi sifat yang seolah-olah ada dualisme dalam hukum pidana yang selama ini mengaburkan kepastian hukum. Sifat dualisme yang sering rancu antara menggunakan KUHP atau UU yang lex specialis.

Kedua, jika terjadi perubahan dalam perasaan keadilan masyarakat, maka tidak perlu sesering mungkin diadakan perubahan-perubahan dalam KUHP. Cukup perundang-undangan lex specialis-nya saja yang diubah seperti yang beberapa dekade terakhir dilakukan para pembuat UU kita. Misalnya UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini lebih memudahkan karena dapat dihitung secara parsial perubahannya lewat perundang-undangan yang lex specialis saja. (Dadang Sukandar/Sinar Harapan)

Artikel terkait:

  1. Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata
  2. Mengajukan Gugatan Perceraian
  3. Penyitaan Dalam Sidang Pengadilan Perdata (Beslag)
  4. Akta Perdamaian Dalam Gugatan Perdata
  5. Mengajukan Gugatan Perdata
  6. Kewenangan Mengadili Pengadilan

 

Komentar

Komentar

DOWNLOAD PERJANJIAN
SK Karyawan Tetap

Perjanjian Agen Tanah

Kuasa Ahli Waris

Kesepakatan Warisan

Surat Wasiat

Perjanjian Gono Gini

Perjanjian Jasa MC

Perjanjian Jual Beli Mobil

Perjanjian Sewa Rumah

Perjanjian Kerja

Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian Perkawinan

HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN