Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Pada saat memulai tahun buku, Direksi dapat menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku. Setelah membuat rencana kerja tahunan, Direksi menyampaikannya kepada Dewan Komisaris atau RUPS, tergantung dari ketentuan Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar juga dapat menentukan bahwa rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi itu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja itu harus mendapat persetujuan RUPS, maka rencana kerja itu terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris. Sebaliknya, dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja tersebut, rencana kerja tahun yang lampau yang diberlakukan.

Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah Laporan Tahunan itu ditelaah oleh Dewan Komisaris. Penelaahan oleh Dewan Komisaris berlangsung  dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Laporan keuangan yang terdiri atas:

  • Sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya.
  • Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan.
  • Laporan arus kas.
  • Laporan perubahan ekuitas.
  • Catatan atas laporan keuangan tersebut.

2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.

Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Laporan Tahunan itu disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya tidak menandatangani itu secara tertulis. Alasan tertulis itu diperlukan oleh RUPS sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap Laporan Tahunan. Alasan itu juga dapat dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan, misalnya karena Direksi atau Komisaris meninggal dunia. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasannya secara tertulis dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

Untuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu, Perseroan wajib menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit. Kewajiban melakukan audit kepada akuntan publik itu timbul terutama karena sifat Perseroan yang membutuhkan kepercayaan publik, misalnya Perseroan yang untuk pembiayaan kegiatan usahanya mengharapkan dana dari pasar modal. Perseroan yang karena sifat kegiatan usahanya wajib diaudit akuntan publik antara lain:

  1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
  2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
  3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
  4. Perseroan merupakan persero.
  5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika kewajiban audit tersebut tidak dilaksanakan oleh Direksi, maka Laporan Keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS. Laporan hasil audit itu kemudian disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Neraca dan laporan laba rugi dari Laporan Keuangan dari perseroan yang menghimpun/mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang atau PT terbuka setelah mendapat pengesahan RUPS wajib diumumkan dalam 1  Surat Kabar.

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS. Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan ditetapkan berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar. Jika Laporan Keuangan ternyata tidak benar atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan – kecuali mereka dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. (http://legalakses.com).

Share Button

Komentar

Komentar