Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Terbatas

Share Button

Rencana Kerja Perusahaan

Saat memulai tahun buku Perusahaan (Perseroan Terbatas/PT), Direksi dapat menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan. Rencana kerja itu disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung Anggaran Dasar perusahaan menentukannya. Anggaran Dasar juga dapat menentukan bahwa rencana kerja itu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja itu harus mendapat persetujuan RUPS, maka rencana kerja itu terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris. Sebaliknya, jika Direksi tidak menyampaikan rencana kerja, maka akan berlaku rencana kerja tahun yang lampau. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi perusahaan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan.

Laporan Tahunan Perusahaan 

Pada akhir pembukuan perusahaan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan Tahunan itu terebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:

  • Laporan Keuangan, yaitu yang terdiri atas:
    • Sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya.
    • Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan.
    • Laporan arus kas.
    • Laporan perubahan ekuitas.
    • Catatan atas laporan keuangan tersebut.Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
  • Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  • Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
  • Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
  • Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  • Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan perusahaan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri.

Sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Laporan Tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Laporan Tahunan itu disediakan di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan sampai pelaksanaan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Alasan tertulis itu diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap Laporan Tahunan. Alasan itu juga dapat dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan, misalnya karena Direksi atau Komisaris meninggal dunia. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasannya secara tertulis dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

Perusahaan yang menjalankan usaha tertentu wajib menyerahkan Laporan Keuangan-nya kepada akuntan publik untuk diaudit. Kewajiban melakukan audit itu timbul terutama karena sifat Perseroan yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, misalnya Perseroan yang untuk pembiayaan kegiatan usahanya mengharapkan dana dari pasar modal. Perseroan yang karena sifat kegiatan usahanya wajib diaudit akuntan publik antara lain:

  1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
  2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
  3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
  4. Perseroan merupakan persero.
  5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00.
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika kewajiban audit tidak dilaksanakan oleh Direksi, maka Laporan Keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS. Laporan hasil audit itu disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) setelah mendapat pengesahan RUPS wajib diumumkan dalam 1  Surat Kabar.

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS. Jika Laporan Keuangan ternyata tidak benar atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan secara tanggung renteng – kecuali mereka dapat membuktikan bahwa keadaan itu bukan karena kesalahannya. (http://legalakses.com).

Download Artikel “Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Terbatas” diatas DISINI.

Artikel Terkait:

Komentar

Komentar

DOWNLOAD PERJANJIAN
PPJB Tanah & Bangunan

Perjanjian Usaha Bersama

SK Karyawan Tetap

Perjanjian Agen Tanah

Kuasa Ahli Waris

Kesepakatan Warisan

Surat Wasiat

Perjanjian Gono Gini

Perjanjian Jasa MC

Perjanjian Jual Beli Mobil

Perjanjian Sewa Rumah

Perjanjian Kerja

Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian Perkawinan