Mana Yang Harus Didahulukan, Surat Wasiat Atau Pembagian Waris Menurut Undang-undang?

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Pertanyaan ini bisa muncul karena adanya keragu-raguan ketika, misalnya, seorang pewaris membuat surat wasiat namun isinya dipandang tidak adil oleh ahli waris yang lain. Pemandangan tidak adil itu biasanya karena isi surat wasiat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pewarisan secara hukum. Manakah yang dapat menjadi panduan dalam pembagian waris, berdasarkan surat wasiat atau sesuai ketentuan undang-undang?

Untuk mengurai masalah ini, pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan:

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Berdasarka ketentuan diatas, maka secara hukum semua harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal) jatuh ke tangan ahli warisnya. Harta warisan itu harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan golongan dan bagiannya masing-masing sesuai undang-undang. Peraturan perundang-undangan sendiri membagi golongan ahli waris itu kedalam 4 golongan. Merekalah yang berhak menerima harta warisan.

Namun ketentuan diatas berlaku secara umum, dalam arti jika pewaris belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketentuan ini mengecualikan prinsip dasar diatas, bahwa jika pewaris telah mengadakan ketetapan yang sah maka ketetapan tersebut, yang bisa saja menyimpang dari ketentuan undang-undang, yang harus didahulukan.

Ketetapan yang sah dimaksud adalah pewaris semasa hidupnya telah menentukan kondisi yang akan terjadi terhadap harta peninggalan yang akan diwariskannya kelak. Ketetapan itu yang umumnya tertuang dalam surat wasiat. Jadi, dengan pewaris membuat surat wasiat yang berisi ketetapannya mengenai harta warisan, maka wasiatlah yang harus didahulukan.

Namun demikian besarnya pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasannya. Pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh kekayaannya yang masuk ke dalam legitime portie, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 913 KUHPerdata:

Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Jadi, wasiat pewaris tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris sesuai legitime portie tersebut. Bagian ahli waris berdasarkan legitime portie ditentukan dalam KUHPerdata, yaitu:

  • Anak Sah (Pasal 914)
  1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak tersebut sesuai undang-undang.
  2. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak yang sah, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap-tiap anak tersebutsesuai undang-undang.
  3. Jika pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap-tiap anak tersebutsesuai undang-undang.
  • Ahli Waris Dalam Garis Keturunan Ke Atas (Orang Tua, Kakek/Nenek) (Pasal 915)

Untuk ahli waris dalam garis keatas (orang tua, kakek/nenek pewaris), besarnya legitime portie adalah setengah dari bagian yang menurut Undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu.

  • Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah (Pasal 916)

Anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang seharusnya diterima oleh anak luar kawin tersebut.

(Dadang Sukandar S.H.,/www.legaakses.com)

Artikel terkait:

Share Button

Komentar

Komentar

New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)