Mana Yang Harus Didahulukan, Surat Wasiat Atau Pembagian Waris Menurut Undang-undang?

Tips Hukum Jual Beli Tanah dan Bangunan

Pertanyaan ini bisa muncul karena adanya keragu-raguan ketika, misalnya, seorang pewaris membuat surat wasiat namun isinya dipandang tidak adil oleh ahli waris yang lain. Pemandangan tidak adil itu biasanya karena isi surat wasiat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pewarisan secara hukum. Manakah yang dapat menjadi panduan dalam pembagian waris, berdasarkan surat wasiat atau sesuai ketentuan undang-undang?

Untuk mengurai masalah ini, pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan:

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Berdasarka ketentuan diatas, maka secara hukum semua harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal) jatuh ke tangan ahli warisnya. Harta warisan itu harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan golongan dan bagiannya masing-masing sesuai undang-undang. Peraturan perundang-undangan sendiri membagi golongan ahli waris itu kedalam 4 golongan. Merekalah yang berhak menerima harta warisan.

Namun ketentuan diatas berlaku secara umum, dalam arti jika pewaris belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketentuan ini mengecualikan prinsip dasar diatas, bahwa jika pewaris telah mengadakan ketetapan yang sah maka ketetapan tersebut, yang bisa saja menyimpang dari ketentuan undang-undang, yang harus didahulukan.

Ketetapan yang sah dimaksud adalah pewaris semasa hidupnya telah menentukan kondisi yang akan terjadi terhadap harta peninggalan yang akan diwariskannya kelak. Ketetapan itu yang umumnya tertuang dalam surat wasiat. Jadi, dengan pewaris membuat surat wasiat yang berisi ketetapannya mengenai harta warisan, maka wasiatlah yang harus didahulukan.

Namun demikian besarnya pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasannya. Pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh kekayaannya yang masuk ke dalam legitime portie, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 913 KUHPerdata:

Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Jadi, wasiat pewaris tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris sesuai legitime portie tersebut. Bagian ahli waris berdasarkan legitime portie ditentukan dalam KUHPerdata, yaitu:

  • Anak Sah (Pasal 914)
  1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak tersebut sesuai undang-undang.
  2. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak yang sah, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap-tiap anak tersebutsesuai undang-undang.
  3. Jika pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap-tiap anak tersebutsesuai undang-undang.
  • Ahli Waris Dalam Garis Keturunan Ke Atas (Orang Tua, Kakek/Nenek) (Pasal 915)

Untuk ahli waris dalam garis keatas (orang tua, kakek/nenek pewaris), besarnya legitime portie adalah setengah dari bagian yang menurut Undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu.

  • Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah (Pasal 916)

Anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang seharusnya diterima oleh anak luar kawin tersebut.

(Dadang Sukandar S.H.,/www.legaakses.com)

Artikel terkait:

Komentar

Komentar

DRAF SURAT
Download Draf Surat Kuasa Download Draf Berita Acara Draf Surat Pernyataan Draf Surat Resmi
 
TUTORIAL DOKUMEN LEGAL
Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit! Contoh Surat Kuasa Mengambil Barang Panduan Praktis Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat
 
LEGALPEDIA
Bedanya Distributor dan Agen Tanpa Meterai Perjanjian tetap Sah Perjanjian kontrak MOU
Rahasia Dagang DIgunakan Mantan Karyawan Hukum Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang