Membuat Kontrak/Perjanjian Anda Sendiri Tanpa Bantuan Pengacara

Perjanjian Usaha Bersama

Dalam membuat kontrak atau perjanjian untuk kepentingan hukum anda sendiri, anda tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa pengacara/konsultan hukum. Meski demikian, menggunakan jasa konsultan hukum tentulah lebih dianjurkan. Hal ini karena banyak terminologi, logika hukum dan konsepsi hukum yang tidak dipahami oleh kebanyakan awam hukum – tapi anda bisa mempelajarinya.

Secara hukum, perjanjian merupakan perbuatan atau tindakan hukum, dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk saling memberi dan menerima hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Dengan dilakukannya perbuatan hukum saling mengikatkan diri itu, maka terciptalah hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Perikatan sendiri merupakan hubungan hukum yang isinya hak dan kewajiban hukum.

Secara praktis, fungsi perjanjian adalah untuk mengikat hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling membutuhkan hak dan kewajiban. Misalnya, dalam perjanjian pengangkutan, seorang pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang milik pemilik barang dan karena pekerjaan itu ia berhak atas pembayaran biaya jasanya. Sementara di sisi lain, pemilik barang berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan dari si pengangkut dan berkewajiban membayar biaya jasanya. Dalam hubungan hukum perjanjian, para pihak saling berhadap-hadapan dalam dua kutub yang berlawanan: hak dan kewajiban.

Pada prinsipnya, siapapun (setiap orang) dapat membuat perjanjian tentang apapun dan di manapun. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) itu memiliki batasan-batasan, yaitu harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (1320 KUHPerdata), tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sepanjang memenuhi persyaratan tersebut, anda dapat membuat perjanjian anda sendiri. Anda dapat mengunduh berbagai format contoh-contoh perjanjian yang banyak tersebar di internet dan menyesuaikannya sendiri dengan kebutuhan hukum anda – namun sekali lagi, konsultasi dengan ahli hukum tentu sangat membantu dan dianjurkan.

Untuk membuat perjanjian anda sendiri, berikut beberapa tips dan panduan dalam menyusun isi perjanjian:

Judul Perjanjian

Judul perjanjian berbeda dengan judul novel. Judul novel yang laris biasanya misterius, dapat merangkum keseluruhan cerita namun masih menyisakan teka-teki di pikiran pembaca: bagaimana sang tokoh akan mengakhiri hidup musuhnya di bab terakhir? Judul perjanjian yang baik harus dapat menerangkan secara singkat gambaran isi seluruh perjanjian, terang dan jelas. Memang tidak ada rumus dan ketentuan bakunya, namun cukup jika anda menuliskannya dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan bisa menggambarkan hampir keseluruhan hubungan hukum. Untuk perjanjian kerja sama mendirikan toko komputer, misalnya, anda bisa menuliskan judul perjanjian itu dengan Perjanjian Usaha Bersama Toko Komputer.

Pembukaan: Tempat dan Waktu

Tempat dan waktu dibuatnya perjanjian bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, sehingga ketiadaan penyebutan tempat  dan waktu tidak membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Namun karena perjanjian berfungsi untuk mengatur hubungan hukum dan sebagai alat bukti, maka demi kepastian hukum sebaiknya perjanjian juga menerangkan tempat dan waktu dibuatnya perjanjian. Tempat dan waktu perjanjian dapat dibuat di bagian awal perjanjian sebagai pembukaan.

Subyek Hukum Perjanjian (Para Pihak)

Subyek hukum perjanjian merupakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua (komparisi) yang saling berjanji – yang biasanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Bagian ini menerangkan kedudukan masing-masing pihak yang hak dan kewajibannya akan disebutkan dalam pasal-pasal di bawahnya. Selain kedudukan, bagian ini juga menerangkan identitas para pihak (nama, alamat, nomor KTP).

Latar Belakang Perjanjian (Recital)

Di bagian latar belakang perjanjian (recital) dijelaskan secara resmi mengapa perjanjian itu diadalan – bahwa suatu perjanjian hutang-piutang bisa saja muncul dari transaksi jual-beli mobil yang cicilannya macet. Recital berisi klaim-klaim yang menjelaskan keadaan hukum sebelum dibuatnya perjanjian, yang bermuara pada perjanjian yang akan ditandatangani itu.

Bentuk Hubungan Hukum dan Kesepakatan Para Pihak

Bagian ini menegaskan inti dari bentuk hubungan hukum Para Pihak – apakah bentuknya hubungan jual-beli, sewa menyewa, atau hanya pinjam meminjam biasa. Selain bentuk hubungan hukum, bagian ini juga menegaskan kesepakatan Para Pihak sebagai syarat sahnya perjanjian dalam menjalin hubungan tersebut. Umumnya bagian ini disebutkan dalam Pasal 1, sebagai berikut:

Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk menjual mobil kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk membeli mobil tersebut dari Pihak Pertama dengan harga Rp. 150.000.000

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Bagian ini merinci lebih lanjut hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (hubungan hukum), namun masih bersifat umum dan belum serinci menerangkan detail teknis pelaksanaannya. Bagian ini menerangkan secara umum hak dan kewajiban masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran, sementara Pembeli berkewajiban menyerahkan uang dan berhak menerima barang).

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Bagian Pelaksanaan hak dan kewajiban mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaan Bentuk Hubungan Hukum yang telah ditegaskan dalam pasal sebelumnya – bagaimana tata cara penyerahan mobil dan pembayaran harganya. Bagian ini menerangkan pelaksanaan hubungan hukum itu secara teknis dan rinci, dan bila perlu dapat dibagi ke dalam beberapa pasal spesifik (Pasal-pasal mengenai penyerahan barang, penyerahan uang, pajak, garansi, dan lain-lain).

Force Majeur

Force Majeur atau keadaan memaksa (overmacht) merupakan keadaan dimana Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya karena disebabkan oleh suatu kejadian yang berada diluar kekuasaan para Pihak untuk menanggulanginya. Misalnya, bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor), kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dibidang keuangan, dan lain-lain. Dalam perjanjian dapat ditegaskan, bahwa jika terjadi keadaan force majeure, maka para pihak dapat dibebaskan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajibannya itu yang diakibatkan oleh keadaan force majeure tersebut.

Addendum

Addendum merupakan ketentuan tambahan dari suatu perjanjian yang menambah, merubah atau merinci lebih lanjut isi perjanjian. Umumnya addendum lahir karena adanya kebutuhan dari Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian, misalnya kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja dari suatu proyek pembangunan jalan tol. Para Pihak melakukan musyawarah lebih lanjut tentang suatu bagian dari isi perjanjian, lalu kesepakatnnya dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang ditandatangani bersama. Secara fisik dokumen addendum memang terpisah dari perjanjian pokoknya, tapi secara hukum addendum tersebut melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pokoknya.

Penyelesaian Perselisihan

Dalam pasal-pasal perjanjian, Para Pihak dapat mempertegas tata cara penyelesaian perselisihan dengan lebih spesifik dan alternatif, dengan pertimbangan misalnya efektifitas dan efisiensi (penyelesaian secara tertutup, sederhana, cepat, dan biaya murah). Para Pihak dapat terlebih dahulu menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah (negosiasi), lalu meningkat pada mediasi, dan silahkan pilih jalur arbitrase atau pengadilan jika memang Para Pihak telah benar-benar buntu.

Berakhirnya Perjanjian

Karena perjanjian merupakan sumber perikatan, maka dengan berakhirnya perjanjian berakhir pula perikatannya. Dalam praktek, berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena: seluruh hak dan kewajiban telah dilaksanakan (barangnya telah diserahkan dan uangnya telah dibayarkan), perjanjian tersebut dibatalkan, atau bahkan perjanjian itu sendiri yang menentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal berakhirnya perjanjian. Karena itu, seperti telah disinggung diatas, penyebutan waktu dibuatnya perjanjian, meski tidak wajib dan syarat, sangatlah penting. Klausul dan alternatif waktu berakhirnya perjanjian ini dapat ditegaskan dalam pasal tersendiri di bagian akhir perjanjian.

Tanda Tangan

Dengan dibubuhinya tanda tangan, maka Para Pihak telah dianggap memberikan kesepakatannya tentang isi perjanjian. Para Pihak telah terikat secara hukum satu sama lain dan hak dan kewajiban diantara mereka telah muncul – dalam hukum pembuktian, di meja sidang perjanjian itu telah sah sebagai alat bukti tulisan. Jangan lupa menempelkan meterai diatas kertas dibawah tanda tangan. Banyak orang menyangka bahwa ketiadaan meterai akan membuat suatu perjanjian tidak sah – alih-alih meterai dianggap sebagai syarat sahnya perjanjian. Fungsi meterai terutama berkaitan dengan pajak, atau katakanlah sebagai “pajak dokumen” atas dokumen-dokumen yang diperuntukan sebagai alat bukti.

(www.legalakses.com).

Artikel Terkait:

  1. Bedanya Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
  2. Asas-asas Perjanjian
  3. Membuat Surat Kuasa
  4. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
  5. Contoh-contoh Perjanjian

Komentar

Komentar

VIDEO
Panduan Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit!
Perbedaan Distributor dan Agen Perjanjian Tanpa Meterai Bedanya Perjanjian dan Kontrak
Rahasia Dagang Digunakan Mantan Karyawan Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang