Memeriksa Tanah Yang Belum Bersertifikat

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Jika niat anda untuk membeli tanah yang belum bersertifikat memang sudah bulat, maka langkah pertama sebelum membelinya adalah memeriksa tanah tersebut. Untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, yang umumnya dijumpai di daerah-daerah, biasanya disebut tanah girik atau tanah adat. Meskipun bersifat non-sertifikat, tanah-tanah tersebut masih memiliki kekuatan hukum yang kuat.  

Secara hukum, tanah-tanah yang belum bersertifikat tidak dapat dikatakan sebagai hak milik dari orang yang menguasainya. Tanah tersebut akan menjadi hak milik jika telah memiliki sertifikat hak milik (atau sertifikat hak guna bangunan untuk tanah dengan hak guna bangunan). Orang yang menguasai tanah yang belum bersertifikat tersebut hanya menguasai tanahnya, dan dokumen-dokumen yang tersedia pada orang yang menguasai tanah itu merupakan dokumen yang membuktikan penguasaan atas tanahnya (bukan dokumen yang membuktikan kepemilikan). Untuk meningkatkan statusnya dari penguasaan menjadi kepemilikan, harus ditempuh jalan sertifikasi dengan mengajukan permohonan hak milik atas tanah ke kantor pertanahan setempat. Dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah, maka tanah tersebut telah sah menjadi milik si pemegang hak (dan bukan lagi hak menguasai).

Untuk memeriksa tanah yang belum bersertifikat tersebut adalah benar dikuasai oleh pihak yang mengklaimnya, maka pertama-tama perlu diperiksa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa/Lurah. Beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda untuk SPH semacam ini, misalnya ada juga yang berupa Surat Pernyataan Hak atau Surat Kepemilikan Hak atas tanah. Apapun penamaannya, pastikan dokumen tersebut memiliki unsur-unsur berikut:

  1. Pernyataan dari pihak yang mengusai tanah bahwa tanah tersebut berada dalam kekuasaannya dan tidak bertentangan dengan hak pihak lain atas tanah tersebut.
  2. Pernyataan mengenai riwayat tanah tersebut (proses peralihannya secara historis).
  3. Pernyataan luas tanah dan menyebutkan para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut.
  4. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa.
  5. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak sedang dijaminkan.
  6. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam peralihan hak.
  7. Peta dan gambar tanah tersebut beserta luasnya dan batas-batasnya sebagai lampiran.
  8. Tanda tangan para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut sebagai saksi.
  9. Tanda tangan Lurah/Kepala Desa dan Camat sebagai pihak yang mengetahui.

(http://legalakses.com)

Untuk men-download artikel “Memeriksa Tanah Yang Belum Bersertifikat” diatas, silahkan klik disini

Share Button

Komentar

Komentar