Menentukan Nilai Kontrak Dalam Perjanjian

Dalam menentukan nilai kontrak di perjanjian, sebaikanya dirinci pula nilai tersebut include dan exclude apa saja. Dalam penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, ada kemungkinan debitur perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk merealisasikan prestasinya itu, sehingga harga barang atau biaya jasa menjadi lebih besar dari harga dan biaya faktual.

Jika Anda menjual sepatu secara online, Anda mempunyai pilihan untuk membebankan ongkos pengirimannya kepada buyer atau menanggungnya sendiri (free ongkir). Demikian juga dalam dalam kontrak pekerjaan jasa pembuatan website, sebagai web developer Anda juga punya pilihan untuk memasukan biaya hosting dan lisensi software ke dalam biaya jasa, atau membebankannya langsung kepada pemberi kerja. Kontrak yang baik akan merinci biaya-biaya ini secara clear, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada saling lempar tanggung jawab tentang pembiayaan.   

Keuntungan lain merinci nilai kontrak adalah untuk memaksa Anda melakukan riset yang proper, sehingga budgeting proyek Anda dalam kontrak definitely final. Sekali Anda memasukan nilai proyek ke dalam kontrak, maka Anda telah terikat dengan komitmen penyelesaiannya sampai akhir – kecuali Anda bersedia dikatakan plin-plan jika di tengah jalan mengajukan addendum untuk melakukan revisi budget.

Dalam kesempatan pasal ini Anda juga dapat menentukan cara pembayaran nilai kontraknya. Anda dapat memilih berbagai alternatif pembayaran atau memodifikasinya, baik tunai maupun bertahap, baik dengan cek maupun transfer bank.

Dalam kontrak pelaksanaan jasa konstruksi, selain uang muka yang dibayar sebelum pembangunan gedung dimulai, pembayaran kepada kontraktor biasanya juga dilakukan berdasarkan progress kerja berdasarkan jadwal kerja yang telah disepakati. Pentahapan ini dilakukan agar kontraktor ontime dalam melaksanakan pekerjaannya, sebab jika terlambat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) maka ia juga akan terlambat mendapatkan pembayaran – kecuali jika terjadi keadaan memaksa (force majeure).

Jangan lupa untuk menyepakati juga biaya-biaya lain di luar nilai proyek yang sifatnya umum, seperti pajak dan biaya perizinan. Jadi, kembali lagi kepada asas kebebasan berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka para pihak bebas untuk menentukan nilai kontrak dan cara pembayarannya.

Contoh pasal mengenai nilai kontrak dalam perjanjian:

Pasal 8
Biaya Jasa
(1) Dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Jasa, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya jasa kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan:
  1. Biaya jasa tersebut sudah termasuk segala perlengkapan dan peralatan kerja serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa;
  2. Biaya Jasa tersebut tidak termasuk biaya hosting Website dan biaya lisensi software yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pekerjaan Jasa;
(2) Pembayaran Biaya Jasa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  1. Pembayaran Tahap–1 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Biaya Jasa atau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang wajib dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini (“Pembayaran Tahap–1”);
  2. Pembayaran Tahap–2 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Biaya Jasa atau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang wajib dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya penyerahan Hasil Pekerjaan (“Pembayaran Tahap–2”);
  3. Pembayaran Tahap–3 sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Biaya Jasa atau sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang wajib dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan (“Pembayaran Tahap–3”).
(3) Pembayaran Biaya Jasa dilakukan dengan cara transfer bank dari rekening bank Pihak Pertama ke rekening bank Pihak Kedua.
(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

Artikel terkait:

Komentar

Komentar

Draf Surat (2)
Surat Kuasa Berita Acara Surat Resmi Surat Pernyataan
   
Legalpedia
01. Yang Perlu DIperhatikan Dalam KOntrak Sewa Ruko 21. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membeli Tanah dan Bangunan 20. Bedanya DIstributor dan Agen
13. Mendirikan Perusahaan UMKM 19. Pembagian HArta Perkawinan Dalam Perceraian 18. Perjanjian, Kontrak dan MoU
17. Cara Mencabut Surat Kuasa 16. Kontrak Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tetap Sah 15. Mengelola Dokumen Legal Perusahaan
14. Melindungi Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerahasiaan 12. Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat 11. Jika Salah Satu Ahli Waris Tidak Setuju Menjual Tanah Warisan