Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. NPWP dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP dapat dimiliki baik oleh perorangan maupun badan usaha (PT, CV dan Firma). Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP.

Dalam prakteknya, selain untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, NPWP juga digunakan sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Dalam kegiatan usaha, NPWP umumnya digunakan untuk melakukan pengurusan perizinan usaha. Misalnya, untuk membuat SIUP dan TDP, penerbit izin biasanya meminta dilampirkannya NPWP.

Dalam wujudnya, NPWP terdiri dari 15 digit angka. Sembilan digit angka pertama merupakan kode wajib pajak, dan enam digit berikutnya merupakan kode administrasi. Contoh penomoran NPWP:

|0|7| . |8|9|0| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

  • 07 adalah kode wajib pajak, apakah orang Pribadi atau badan.
  • 890.123 adalah nomor urut wajib pajak
  • 3 adalah cek digit
  • 335 adalah kode pemungut pajak
  • 000 adalah Kode cabang (000 adalah kantor pusat, atau 001 adalah kantor cabang kesatu)

Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggalnya, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikannya langsung ke KPP (atau bisa juga melalui pos). Penyampaian formulir itu dilakukan dengan melampirkan fotokopi KTP untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan perlu melampirkan:

  1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan.
  2. Fotokopi KTP Direktur perusahaan.
  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

Artikel terkait:

Share Button
New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)