Pemberian Kuasa

 

Ketika seseorang tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan hukumnya sendiri karena suatu alasan tertentu, maka orang lain dapat mewakili kepentingan hukum orang tersebut melalui pemberian kuasa. Pemberian kuasa semacam ini   umumnya dilaksanakan dengan suatu surat kuasa khusus. Oleh sebab itu, di dalam hukum dikenal lembaga “Pemberian Kuasa”. Inti dari Pemberian Kuasa adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum seseorang.

Menurut pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Pemberian Kuasa adalah “Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Beberapa faktor penting suatu Pemberian Kuasa antara lain:

Subyek Pemberian Kuasa

Subyek Pemberian Kuasa terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau “Pemberi Kuasa” (Lastheber) dan “Penerima Kuasa”. Pemberi Kuasa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Penerima Kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam Surat Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dapat mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, Pemberi Kuasa bertanggung jawab penuh terhadap tindakan Penerima Kuasa, sepanjang tidak melebihi apa yang dikuasakan dalam surat kuasa. Setiap perbuatan hukum Penerima Kuasa diluar apa yang dikuasakan kepadanya merupakan tanggung jawab dari Penerima Kuasa sendiri. Sesuai dengan kewenangan Penerima Kuasa, tindakan Penerima Kuasa sebagai pihak formil memiliki otoritas untuk langsung mengikat Pemberi Kuasa sebagai pihak materiil.

Pemberian Kuasa Adalah Perjanjian

Pemberian Kuasa merupakan suatu Perjanjian. Sebagai Perjanjian, subyek Pemberian Kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang: Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Hubungan diantara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersifat konsensual dan berkarakter garansi kontrak. Sifat konsesnual (consensuale overeenkomst) berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi Pemberian Kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal itu. Bergaransi kontrak berarti tanggung jawab Pemberi Kuasa hanya sebatas kekuasaan yang diberikannya kepada si Penerima Kuasa. Segala tindakan Penerima Kuasa diluar kekuasaan yang diberikan Pemberi Kuasa kepadanya merupakan tanggung jawab Penerima Kuasa sendiri.

Obyek Pemberian Kuasa Adalah Untuk Menyelenggarakan Urusan  

Obyek dari Pemberian Kuasa menurut pasal 1792 KUHPer adalah “menyelenggarakan suatu urusan”. Urusan yang dimaksud meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan Pemberi Kuasa.

(legalakses.com)

Download Artikel “Pemberian Kuasa” diatas DISINI.

Komentar

Komentar