Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Prinsipnya, penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak disebut juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut undang-undang, PNBP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari pajak. Keompok PNBP ini meliputi:

  1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
  2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
  3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan
  4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
  5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
  6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
  7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Seluruh PNBP yang diterima harus disetor langsung ke kas negara, secepatnya. Penerimaan di Kementerian atau lembaga negara lainnya tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai operasional. PNBP yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN.

Meski pada rinsipnya seluruh PNBP harus disetor langsung ke kas negara, namun sebagian dana PNBP masih dapat digunakan untuk kegiatan instansi yang bersangkutan. Besarnya dana PNBP itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan instansi pemerintahan baru dapat menggunakannya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (www.legalakses.com).

Komentar

Komentar

Draf Kontrak Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perjanjian Usaha Bersama_