Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Prinsipnya, penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak disebut juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut undang-undang, PNBP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari pajak. Keompok PNBP ini meliputi:

  1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
  2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
  3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan
  4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
  5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
  6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
  7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Seluruh PNBP yang diterima harus disetor langsung ke kas negara, secepatnya. Penerimaan di Kementerian atau lembaga negara lainnya tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai operasional. PNBP yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN.

Meski pada rinsipnya seluruh PNBP harus disetor langsung ke kas negara, namun sebagian dana PNBP masih dapat digunakan untuk kegiatan instansi yang bersangkutan. Besarnya dana PNBP itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan instansi pemerintahan baru dapat menggunakannya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (www.legalakses.com).

Share Button

Komentar

Komentar

New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)