Pengesahan Peraturan Perusahaan

Perjanjian Usaha Bersama

Agar berlaku efektif dan mengikat, sebuah Peraturan Perusahaan terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan. Pengesahan itu dilakukan oleh kepala instansi ketenagkerjaan kabupaten/kota untuk perusahaan yang berada di wilayah kabupaten/kota. Jika wilayah perusahaan itu meliputi lebih dari 1 kabupaten/kota, pengesahan itu dilakukan oleh kepala instansi ketenagakerjaan provinsi, atau Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang wilayahnya meliputi lebih dari 1  provinsi.

Untuk memperoleh pengesahan instansi, Perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan. Permohonan itu dilengkapi dengan naskah Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Pengusaha sebanyak 3 rangkap. Selain naskah Peraturan Perusahaan, permohonan juga melampirkan bukti bahwa Perusahaan telah meminta saran dan pertimbangan dari wakil karyawan (Serikat Buruh).  

Setelah menerima permohonan, instansi yang berwenang selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen. Selain meneliti kelengkapan, instansi yang berwenang juga meneliti materi Peraturan Perusahaan yang diajukan, yang perlu dipastikan bahwa materinya tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

Jika permohonan pengesahan tidak memenuhi kelengkapan yang diwajibkan, atau terdapat materi yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, maka instansi yang berwenang dapat menolak secara tertulis permohonan tersebut. Sebaliknya, jika permohonan pengesahan sudah memenuhi kelengkapan yang diwajibkan dan materinya tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenanga wajib mengesahkan Peraturan Perusahaan, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Selama masa berlakunya Peraturan Perusahaan, Perusahaan dapat melakukan perubahan terhadap isi Peraturan Perusahaan. Perubahan itu dapat saja dilakukan dengan materi yang lebih rendah dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, namun dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat berlaku efektif, perubahan itu terlebih dahulu harus mendapat kesepakatan dari wakil Karyawan (misalnya Serikat Buruh) dan pengesahan dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya kesepakatan dan pengesahan, maka perubahan itu dianggap tidak pernah ada. (www.legalakses.com). 

Artikel terkait:

Komentar

Komentar

VIDEO
Panduan Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit!
Perbedaan Distributor dan Agen Perjanjian Tanpa Meterai Bedanya Perjanjian dan Kontrak
Rahasia Dagang Digunakan Mantan Karyawan Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang