Perikatan

Kita sering mendengar istilah “perikatan” sebagai terminologi hukum namun belum cukup memahaminya. Bahkan banyak orang sering tertukar menggunakan istilah ini dengan perjanjian – sayangnya undang-undang-pun tidak memberikan definisi tentang “perikatan”. Pengertian perikatan dapat dijumpai dalam doktrin hukum. Menurut Prof. Subekti, perikatan merupakan perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut dinamakan “kreditur” atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan “debitur” atau si berhutang.

Selengkapnya mengenai “perikatan” ada baiknya kita juga menjenguk sejenak pasal 1233 KUH Perdata:

 “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.”

Undang-undang hendak menegaskan, hak dan kewajiban perdata seseorang sebagai substansi perikatan itu bisa timbul karena perjanjian dan bisa juga timbul karena undang-undang. Dalam suatu perjanjian, para pihak yang menandatanganinya memang menghendaki adanya hubungan hukum – menghendaki adanya perikatan – diantara mereka. Motivasi tindakan para pihak untuk membuat perjanjian pada dasarnya adalah untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang akan mengatur hubungan mereka. Dalam perjanjian, para pihak sengaja menegaskan, bahwa mereka setuju untuk saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah hubungan hukum. Lahirnya hak dan kewajiban para pihak merupakan inisiatif para pihak sendiri, dan  pihak-pihak lain diluar para pihak tidak memiliki kendali atas hubungan hukum mereka.

Perikatan yang lahir dari undang-undang berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan yang lahir dari undang-undang tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, melainkan ditentukan oleh undang-undang – karena memang undang-undang memerintahkannya demikian. Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan jamsostek karyawannya merupakan kewajiban perusahaan yang lahir dari Undang-undang Ketenagakerjaan, bukan karena perjanjian kerja – sekalipun dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan tidak mengatur tentang jamsostek.

Draf Surat (2)
Surat Kuasa Berita Acara Surat Resmi Surat Pernyataan
   
Legalpedia
01. Yang Perlu DIperhatikan Dalam KOntrak Sewa Ruko 21. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membeli Tanah dan Bangunan 20. Bedanya DIstributor dan Agen
13. Mendirikan Perusahaan UMKM 19. Pembagian HArta Perkawinan Dalam Perceraian 18. Perjanjian, Kontrak dan MoU
17. Cara Mencabut Surat Kuasa 16. Kontrak Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tetap Sah 15. Mengelola Dokumen Legal Perusahaan
14. Melindungi Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerahasiaan 12. Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat 11. Jika Salah Satu Ahli Waris Tidak Setuju Menjual Tanah Warisan