Perizinan Kantor Cabang Perusahaan

Perjanjian Usaha Bersama

Bagi perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang, misalnya, kendala yang sering ditemui adalah perizinan kantor cabang tersebut. Masalah mereka rata-rata hampir sama, perlukah kantor cabang memperoleh perizinan layaknya kantor pusat mereka? Atau perizinan operasional mereka di cabang sudah cukup diwakili dengan perizinan kantor pusatnya?

Perizinan tersebut pada umumnya meliputi Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan/HO dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Selain itu, untuk operasional kantor cabang biasanya juga diperlukan Nomor Pokok Obyek Pajak (NPWP) dan perizinan teknis lainnya, yang oleh otoritas daerah setempat biasanya dipersyaratkan.

Terkait kebutuhan perizinan kantor cabang tersebut, untuk beberapa perizinan berlaku standar namun beberapa perizinan lainnya ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing.

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Untuk kebutuhan SIUP, kantor cabang tidak berkewajiban untuk membuatnya. SIUP kantor cabang akan mengikuti SIUP kantor pusatnya, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009. Dalam Peraturan Menteri tersebut ditentukan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan dikecualikan terhadap kewajiban SIUP. Dalam prakteknya, SIUP yang digunakan biasanya SIUP kantor pusat yang dikopi legalisir oleh instansi penerbit SIUP di wilayah kantor cabang tersebut berdomisili.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Kantor cabang wajib membuat TDP cabang. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, setiap perusahaan (Perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi dan bentuk usaha lainnya) termasuk kantor cabang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Izin Gangguan/HO dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Baik Izin Gangguan/HO atau SITU, keduanya tidak memiliki ketentuan yang seragam, sehingga pelaksanaannya ditentukan berdasaran ketentuan daerah masing-masing berdasarkan peraturan daerahnya. Oleh karena Izin Ganggua/HO dan SITU merupakan izin yang diberikan untuk mencegah perusahaan menimbukan gangguan pada lingkungan di sekitar tempat usaha, maka umumnya pengaturannya di serahkan ke otoritas daerah masing-masing. Beberapa daerah memang mensyaratkan adanya Izin Gangguan/HO atau SITU, namun beberapa daerah lain ada yang membebaskannya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Untuk mengantisipasi pembayaran pajak atas transaksi-transaksi di kantor cabang, baiknya sebuah kantor cabang memiliki NPWP-nya sendiri. Secara hukum, NPWP kantor cabang terpisah dari NPWP kantor pusat.

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

Komentar

Komentar

VIDEO
Panduan Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit!
Perbedaan Distributor dan Agen Perjanjian Tanpa Meterai Bedanya Perjanjian dan Kontrak
Rahasia Dagang Digunakan Mantan Karyawan Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang