Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Tips Hukum Jual Beli Tanah dan Bangunan

PKWTT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu) merupakan Perjanjian Kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap. Berbeda dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi ketenagakerjaan terkait, selain tertulis PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari intstansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-kalusul yang berlaku diantara mereka (Perusahaan dan Karyawan) adalah klausul-kalusul sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan – Perusahaan dan Karyawan dianggap menyetujui UU Ketenagakerjaan sebagai “sumber perikatan” mereka.

Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi Karyawan yang bersangkutan. Surat Pengangkatan itu sekurang kurangnya memuat keterangan:

  1. Nama dan alamat karyawan.
  2. Tanggal mulai bekerja.
  3. Jenis pekerjaan.
  4. Besarnya upah.

PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percpbaan Perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Suatu PKWTT – termasuk juga PKWT - dapat berakhir karena:

  1. Pekerja meninggal dunia.
  2. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
  3. Adanya putusan pengadilan atau putusan/penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  4. Munculnya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

PKWTT tidak berakhir karena berakhirnya Perusahaan atau beralihnya hak atas perusahaan karena penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, misalnya, hak-hak Karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan diantara pengurus Perusahaan yang lama dan yang baru – dan perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak Karyawan. Dalam hal perusahaan merupakan orang perseorangan dan meninggal dunia, ahli waris pengusaha tersebut dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkannya dengan Karyawan. Dalam hal Karyawan yang meninggal dunia, ahli waris Karyawan itu berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (legalakses.com).

Artikel Terkait:

Komentar

Komentar

DRAF SURAT
Download Draf Surat Kuasa Download Draf Berita Acara Draf Surat Pernyataan Draf Surat Resmi
 
TUTORIAL DOKUMEN LEGAL
Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit! Contoh Surat Kuasa Mengambil Barang Panduan Praktis Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat
 
LEGALPEDIA
Bedanya Distributor dan Agen Tanpa Meterai Perjanjian tetap Sah Perjanjian kontrak MOU
Rahasia Dagang DIgunakan Mantan Karyawan Hukum Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang