Siap-siap! Sebentar Lagi “Pajak Pembeli” (BPHTB) Akan Dibebaskan Dalam Jual Beli Tanah

Tips Hukum Jual Beli Tanah dan Bangunan

 

Dalam jual beli tanah, pembeli tanah diwajibkan untuk membayar pajak perolehan tanah, yaitu BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5% dari nilai tanah. Bagi sebagian besar kalangan masyarakat, nilai itu terlalu mahal. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melakukan balik nama tanahnya dalam proses jual beli. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi pemerintah akan menerbitkan regulasi yang meringankan pembayaran BPHTB – bahkan untuk kota Jakarta BPHTB itu akan digratiskan.

Untuk memperoleh hak atas tanah dengan jual beli, baik penjual maupun pembeli akan dikenakan pajak penjual dan pembeli. Jika penjual dikenakan pajak penghasilan (PPH) karena menerima uang hasil penjualan, maka pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena memperoleh aset tanah.

Besarnya beban pajak penjual dan pembeli (PPH dan BPHTB) masing-masing sebesar 5% dari nilai tanah. Dalam menghitung BPHTB, nilai tanah tersebut terlebih dahulu dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) – misalnya untuk kota Jakarta besarnya NPOPTKP adalah Rp. 80.000.000.  Jika Anda membeli tanah di kota Jakarta seharga Rp. 500.000.000, misalnya, maka Anda akan dikenakan pajak pembeli (BPHTB) sebesar Rp. 21.000.000 (5% x (Rp. 500.000.000 – Rp. 80.000.000)).

Besarnya nilai BPHTB itu merupakan kendala dalam pelaksanaan proses sertifikasi tanah secara nasional. Saat ini, dari seluruh total tanah yang ada di Indonesia, hanya 45% saja yang telah bersertifikat. Besarnya nilai BPHTB merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan mensertifikasikan tanahnya. Walhasil, pemerintah mengalami kesulitan dalam mendata kepemilikan aset tanah di Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan di atas, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, menargetkan peningkatan jumlah sertifikasi tanah yang signifikan melalui keringanan pembayaran BPHTB. Keringanan tersebut dilakukan melalui kebijakan BPHTB terutang (Menteri Agraria Siapkan Formula Baru BPHTB, Ini Penjelasannya). Bahkan, untuk kota Jakarta kewajiban BPHTB tersebut akan digratiskan.

Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, masyarakat diwajibkan untuk melunasi BPHTB sebelum memperoleh tanahnya. Dengan kebijakan baru nanti, pemerintah akan menjadikan BPHTB sebagai pajak terhutang. Dengan kebijakan BPHTB terhutang, BPHTB tidak wajib dilunasi sebelum memperoleh tanah, melainkan menjadi terhutang yang kewajiban pelunasannya muncul setelah tanah tersebut diperoleh (setelah transaksi jual beli dilaksanakan dan sertifikat tanah sudah balik nama). Keterangan mengenai BPHTB terhutang tersebut kemudian akan dicantumkan dalam sertifikat tanahnya. Kewajiban pelunasan BPHTB terhutang itu baru jatuh tempo pada saat pemilik tanah akan menjual tanahnya kembali.

Untuk kota Jakarta, keringanan pajak pembeli bahkan dilakukan dengan cara membebaskan sama sekali kewajiban BPHTB (Permudah Pengurusan Sertifikat, BPHTB Dibawah Rp. 2 Miliar Digratiskan). Ketentuan ini akan berlaku untuk transaksi tanah dengan nilai di bawah dua miliar rupiah.

Kebijakan keringanan BPHTB ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menargetkan selesainya sertifikasi seluruh tanah di Indonesia dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan. Untuk kota Jakarta, selesainya sertifikasi seluruh tanah di Jakarta ditargetkan sampai tahun 2017 mendatang. Untuk merealisasikan kebijakan ini, Menteri ATR/Kepala BPN akan segera berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dalam rangka pembuatan regulasinya. (Dadang Sukandar, S.H./ www.legalakses.com).

 

Komentar

Komentar

DRAF SURAT
Download Draf Surat Kuasa Download Draf Berita Acara Draf Surat Pernyataan Draf Surat Resmi
 
TUTORIAL DOKUMEN LEGAL
Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit! Contoh Surat Kuasa Mengambil Barang Panduan Praktis Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat
 
LEGALPEDIA
Bedanya Distributor dan Agen Tanpa Meterai Perjanjian tetap Sah Perjanjian kontrak MOU
Rahasia Dagang DIgunakan Mantan Karyawan Hukum Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang