Membuat Surat Kuasa

SURAT KUASA – Jika seseorang tidak dapat melaksanakan perbuatan hukumnya sendiri karena sebab tertentu – misalnya sakit – maka orang lain dapat mewakili kepentingan hukum orang tersebut melalui pemberian kuasa. Kuasa semacam ini pada intinya memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum seseorang. Menurut pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah:

Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Menurut pasal 1795 KUH Perdata, jenis Pemberian Kuasa ada dua macam, yaitu Kuasa Umum dan Kuasa Khusus.

Kuasa Umum

Kuasa Umum adalah pemberian Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam menjalankan pengurusan atas kepentingan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa.

Kuasa Khusus

Berbeda dengan Kuasa Umum yang memberikan kuasa atas kepentingan yang menyangkut seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa, dalam Kuasa Khusus yang dikuasakan itu hanya berupa kepentingan hukum tertentu saja dari Pemberi Kuasa. Misalnya, mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan penagihan hutang kepada pihak lain atas nama Pemberi Kuasa.

Menurut pasal 1813 KUHPer, berakhirnya Pemberian Kuasa dapat disebabkan karena:

“Pemberi Kuasa” Menarik Kembali Pemberian Kuasanya Secara Sepihak

Berbeda halnya dengan perjanjian, dimana penarikan kembali suatau perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, dalam pemberian kuasa pencabutan kembali pemberian kuasa itu dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa secara sepihak tanpa persetujuan Penerima Kuasa. Pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa secara tegas maupun secara diam-diam. Pencabutan kuasa secara tegas dapat dilakukan misalnya dengan menarik kembali surat kuasa yang diberikan dari Penerima Kuasa, atau mengirimkan surat kepada Penerima Kuasa bahwa Pemberi Kuasa mencabut kuasanya. Pencabutan kuasa secara diam-diam dapat dilakukan dengan cara mengangkat Penerima Kuasa yang baru untuk urusan yang sama.

“Penerima Kuasa” Melepaskan Kuasanya

Seperti halnya Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa juga dapat melepaskan kuasa yang diberikan kepadanya secara sepihak. Pencabutan kuasa oleh Penerima Kuasa dapat dilakukan dengan cara memberitahukan maksud tersebut kepada Pemberi Kuasa, baik secara lisan maupun dengan surat. Namun demikian, pelepasan Pemberian Kuasa secara sepihak itu harus dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam suatu kondisi yang layak, dalam arti pelepasan Pemberian Kuasa tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian bagi si Pemberi Kuasa.

Meninggal dunia, dibawah pengampuan dan Pailit

Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya Pemberian Kuasa itu berakhir. Pemberian Kuasa tidak dapat dilanjutkan kepada ahli waris, kecuali dibuat surat kuasa yang baru. Demikian pula dalam hal seseorang yang statusnya tiba-tiba menjadi berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, maka kapasitasnya sebagai Penerima Kuasa berakhir. Juga apabila seorang perempuan yang berkedudukan sebagai Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa, maka jika ia melakukan perkawinan dengan pihak lawannya dalam Pemberian Kuasa itu, maka dengan sendirinya Pemberian Kuasa diantara mereka berakhir. (legalakses.com).

Download Artikel “Membuat Surat Kuasa” diatas DISINI.

Artikel Terkait:

  1. Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
  2. Penyitaan Paksa Barang oleh Debt Collector Melanggar Hukum
  3. Menyusun Kontrak
  4. Surat Pencabutan Kuasa
  5. Asas-asas Perjanjian
  6. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian

Share Button
HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN