Surat Pencabutan Kuasa

Menurut pasal 1813 KUHPerdata, salah satu cara agar berakhirnya Pemberian Kuasadapat dilakukan dengan Menarik Kembali Pemberian Kuasa Secara Sepihak yang dilakukan oleh Pemberi Kuasa. Dalam pencabutan tersebut Pemberi Kuasa menyatakan bahwa ia menarik kembali kuasa yang telah diberikannya kepada Penerima Kuasa, sehingga kuasa tersebut untuk selanjutnya tidak berlaku lagi. Berbeda halnya dengan Perjanjian, dimana penarikan kembali suatu perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak saja, melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, dalam pemberian kuasa, pencabutan itu dapat dilakukan Pemberi Kuasa secara sepihak.

Pencabutan kuasa secara sepihak itu dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa secara tegas maupun secara diam-diam. Pencabutan kuasa secara tegas dilakukan dengan cara menarik kembali Surat Kuasa dari Penerima Kuasa, atau mengirimkan surat kepada Penerima Kuasa bahwa Pemberi Kuasa mencabut kuasanya. Pencabutan kuasa secara diam-diam dapat dilakukan dengan cara mengangkat Penerima Kuasa yang baru untuk urusan yang sama.

Selain pencabutan kuasa secara sepihak, dalam praktek dikenal pula Kuasa Mutlak, yaitu pencabutan kuasa yang hanya dapat dilakukan jika disepakati oleh kedua belah pihak. Baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, tidak dapat bertindak sewenang-wenang mencabut kembali kuasa yang telah diberikan dan diterimanya itu.

Contoh Surat “Pencabutan Kuasa”:

PENCABUTAN KUASA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Gareng, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Arabika II No. 3, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menerangkan dengan ini bahwa terhitung sejak tanggal 11 Desember 2010, yang bertanda tangan tersebut diatas menarik kembali surat kuasa tertanggal 10 Desember 2010 tentang Pemberian Kuasa Untuk Mewakili Melakukan Pembayaran Angsuran Pertama Pembelian Motor Honda Supra X 125, yang telah diberikan kepada:

Petruk, pekerjaan swasta, beralamat di alan Robusta III No. 8, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan demikian, maka surat kuasa tersebut, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2010 TIDAK BERLAKU dan TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN lagi.

Jakarta, 11 Desember 2010

Gareng

(http://legalakses.com).

Download Artikel “Surat Pencabutan Kuasa” diatas DISINI.

Artikel Terkait:

  1. Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
  2. Menyusun Kontrak
  3. Surat Pencabutan Kuasa
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Membuat Surat Kuasa
  6. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
  7. Membuat Surat Perjanjian
Share Button
HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN