Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Perjanjian Usaha Bersama

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Kewajiban melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya Pasal 5. Menurut Pasal tersebut, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.  

Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Perlunya Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Petikan resmi itu dapat diperoleh dari kantor pendaftaran perusahaan.

Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka keterangan yang wajib didaftarkan antara lain:

  1. Nama dan Merek perusahaan.
  2. Tanggal dan jangka waktu berdirinya perusahaan.
  3. Kegiatan pokok dan kegiatan lain perusahaan beserta izin-izin yang dimiliki.
  4. Alamat perusahaan beserta perubahannya dan alamat kantor cabang dan agen serta perwakilan perusahaan.
  5. Berkaitan dengan Pengurus (Direksi) dan Komisaris, diperlukan keterangan mengenai nama Lengkap, nomor identitas pribadi, alamat tetap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, tanggal mulai menduduki jabatan dan tanda tangan.
  6. Kegiatan usaha lainnya dari setiap pengurus dan komisaris.
  7. Permodalan perusahaan, yaitu keterangan mengenai modal dasar, banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham, besarnya modal yang ditempatkan dan disetor.
  8. Tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
  9. Identitas para pemegang saham dan jumlah sahamnya.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/CV, Firma), dan Perorangan. Bentuk badan usaha tersebut termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan. Khusus Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan. Penyerahan formulir dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di tempat kedudukan kantor perusahaan atau di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat didaftarkan di tempat-tempat tersebut, karena misalnya tidak tersedia sarana pendaftarannya, maka pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukan perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, melalui kantor pendaftaran setempat, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Menteri Perdagangan dan Perindustrian menetapkan kedudukan kantor-kantor pendaftaran tersebut beserta susunan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan. Apabila pejabat yang berwenang mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang. Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya.

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan.

Perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan dan tidak melaksanakannya, baik dengan sengaja maupun karena lalai, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000. Tindak pidana tersebut merupakan suatu kejahatan. Demikian halnya jika pendaftaran dilakukan secara keliru atau tidak lengkap, maka maka ancamannya pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000. Tindak pidana tersebut merupakan suatu pelanggaran. (www.legalakses.com).

Komentar

Komentar

VIDEO
Panduan Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Cara Membuat Surat Kuasa Dalam 7 Menit!
Perbedaan Distributor dan Agen Perjanjian Tanpa Meterai Bedanya Perjanjian dan Kontrak
Rahasia Dagang Digunakan Mantan Karyawan Kontrak Sewa Ruko Melindungi Rahasia Dagang