Tanda Tangan Perjanjian

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

Tanda tangan (hendtekening atau signature) berfungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri penanda tangan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang ditandatanganinya. Tanda tangan menjamin bahwa benar orang yang menandatangani suatu perjanjian sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, dan bahwa benar ia menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka si penanda tangan menerangkan tentang siapa dirinya dan sekaligus ia mengakui kebenaran apa yang tersurat di dalamnya. Penandatanganan perjanjian merupakan wujud persetujuan atas substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Tanpa tanda tangan, suatu perjanjian akan menjadi tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Tanpa tanda tangan, sebuah perjanjian tidak akan dikenali siapa para pihak yang membuatnya dan tidak ada kesepakatan atas klausul-klausul di dalamnya. Ketiadaan tanda tangan merupakan penyebab tidak sahnya perjanjian karena tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu para pihak tidak memberikan kata sepakatnya. Di pengadilan, surat perjanjian semacam ini nilai pembuktiannya sama dengan setumpuk kertas folio kosong.

Tanda tangan dalam perjanjian umumnya dibubuhkan diatas materai. Banyak orang menyangka bahwa ketiadaan meterai akan membuat suatu perjanjian menjadi tidak sah – meterai dianggap sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah disebutkan syarat-syarat perjanjian, dan dalam pasal tersebut materai bukan merupakan syarat perjanjian yang sah. Fungsi meterai terutama berkaitan dengan pajak – katakanlah sebagai “pajak dokumen”. Pajak dokumen dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang diperuntukan sebagai alat bukti hukum di pengadilan – demikian menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Sering juga di halaman terakhir perjanjian dimasukkan pihak-pihak lain diluar para pihak  yang turut menandatangani perjanjian. Mereka adalah saksi-saksi. Meskipun keberadaan saksi bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, tapi dalam praktek saksi diperlukan untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Saksi yang turut menandatangani perjanjian biasanya berjumlah 2 orang.  Saksi-saksi membubuhkan tanda tangannya untuk mengakui bahwa mereka telah menyaksikan terjadinya suatu hubungan hukum diantara para pihak. Bila dalam pelaksanaannya perjanjian itu terjun ke arah lubang sengketa, saksi-saksi dapat dihadapkan di sidang pengadilan untuk menerangkan fakta-fakta hukum yang terjadi.  

Share Button
New Picture (5)
IMG_1546Menggunaan Alamat Rumah Tinggal Untuk Domisili Perusahaan IMG_1090 Hilangnya Tanah Milik Dalam Perkawinan Campuran Start Up2Mau Mulai Usaha? Ini Jenis-jenis Badan Usahanya House for sale2Yang Perlu Diperhatikan Dalam PPJB Tanah
Sewa TokoMenghindari Sengketa Hukum Pemilik Tanah Dalam Sewa Toko SKT2Menjual Tanah Non Sertifikat Tanp surat Tanah Legal OfficerFungsi Legal Officer Dalam Perusahaan WaralabaMembangun Bisnis Waralaba (Free Ebook)