Tanah Girik dan Sertifikasi Tanah

Share Button

Hallo Legal Akses

Saya membaca beberapa tulisan Legal Akses tentang sertifikasi tanah, dan saya sangat tertarik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan:

  1. Ketika mengurus sertifikat, apakah bisa luas tanah yang tercantum pada sertifikat melebihi luas tanah yang tercantum pada girik?.
  2. Apa perbedaan pipil dan sertifikat, mana yang lebih memiliki kekuatan hukum?
  3. Pada sertifikat tanah terdapat sketsa kondisi tanah. Pada sketsa tersebut dimunculkan batas2 tanah seperti jalan misalnya. Pertanyaan saya, jalan yang muncul pada sketsa kondisi tanah tersebut milik siapa, bagian dari tanah sertifikat tersebut, jalan umum, atau bagian dari tanah sebelahnya (penyanding)?
  4. Apakah sertifikat tanah bisa diterbitkan tanpa ada tanda tangan penyanding? pengingat tanah yang akan disertifikatkan berbatasan langsung dengan tanah orang lain.
  5. Apakah sertifikat tanah bisa diterbitkan tanpa ada tanda tangan penyanding jika tanah dikelilingi oleh jalan?

Maaf sebelumnya, saya butuh informasi tersebut untuk informasi dalam mengurus sertifikat.

Terima kasih.

JAWABAN

Ketika mengurus sertifikat, apakah bisa luas tanah yang tercantum pada sertifikat melebihi luas tanah yang tercantum pada girik?.

Perbedaan luas tanah seperti itu umumnya maklum saja terjadi. Dalam praktek biasanya sering terdapat perbedaan luas tanah antara sertifikat dan surat tanah girik. Hal ini mungkin karena terdapat perbedaan pada metode pengukuran. Namun, dengan mempertimbangkan kekuatan dasar hukum dari surat-surat tanah (antara sertifikat dan surat tanah girik), maka secara hukum dasar yang digunakan adalah sertifikat tanah keluaran BPN.

Apa perbedaan pipil dan sertifikat, mana yang lebih memiliki kekuatan hukum?

Pipil, Girik, Letter C, Pethok D, atau surat penguasaan tanah sejenisnya pada dasarnya adalah tanah “non-sertifikat”. Hal ini berbeda dengan tanah bersertifikat, yaitu hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960), yang biasanya dibuktikan dengan sertifikat tanda pembuktian hak (SHM, SHGB, SHGU, dll). Tanah non-sertifikat tersebut biasanya akan ditarik jika pemiliknya melakukan pendaftaran tanah di BPN dan BPN akan mengeluarkan sertifikat tanah baru untuk tanah tersebut. Dengan demikian maka untuk suatu bidang tanah, surat tanah non-sertifikat tersebut tidak dapat disandingkan dengan tanah sertifikat keluaran BPN. Sertifikat tanah itu menggantikan surat tanah non-sertifikat, dan kerenanya mempunyai dasar hukum yang lebih tinggi (disamping lebih aman karena telah dilakukan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan).

Pada sertifikat tanah terdapat sketsa kondisi tanah. Pada sketsa tersebut dimunculkan batas2 tanah seperti jalan misalnya. Pertanyaan saya, jalan yang muncul pada sketsa kondisi tanah tersebut milik siapa, bagian dari tanah sertifikat tersebut, jalan umum, atau bagian dari tanah sebelahnya (penyanding)?

Menurut saya, hal itu harus dilihat dari histori pembuatan jalannya. Siapa yang membuat dan untuk apa. Jika ukuran hak atas tanah seseorang telah jelas batas-batasnya dan luasannya, maka dimensi itulah yang menjadi hak dari pemegang hak atas tanah tersebut. Jika jalan tersebut dibuat oleh, misalnya, pemerintah, maka jalan tersebut milik publik. Jika jalan tersebut dibuat oleh dan untuk kepentingan tetangga anda di areal tanah tetangga anda, maka jalan itu milik tetangga anda. Dan jika sebaliknya, jika tanah itu dibuat oleh dan untuk kepentingan anda sendiri di areal tanah milik anda, maka jalan tersebut milik anda. Prinsipnya, di tanah siapa jalan itu dibangun, dialah pemiliknya.

Apakah sertifikat tanah bisa diterbitkan tanpa ada tanda tangan penyanding? pengingat tanah yang akan disertifikatkan berbatasan langsung dengan tanah orang lain.

Kami asumsikan bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sertifikat” menurut anda adalah sertifikat yang dibuat oleh kantor pertanahan (BPN). Jika demikian, maka tidak diperlukan tanda tangan penyanding seperti yang anda maksudkan. Proses sertifikasi hak atas tanah oleh BPN dilakukan dengan prosedural tertentu, mulai dari pengukuran hingga pengumuman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak memerlukan tanda tangan penyanding. Keabsahannya ditentukan pada syarat dan prosedur tersebut.

Jika sebaliknya, yaitu jika istilah “sertifikat” yang anda maksud adalah surat penguasaan tanah diatas “tanah girik”, maka tanda tangan penyanding sebenarnya juga tidak mutlak. Tanda tangan penyanding biasanya dimaksudkan sebagai saksi yang berasal dari pemilik tanah berbatasan. Namun, jika saksi berasal bukan dari pemilik tanah berbatasan, hal ini bukan merupakan suatu kesalahan yang membuat surat tanah tersebut tidak sah. Saksi bisa berasal dari mana saja, namun memang lebih baik jika saksi yang tanda tangan itu adalah pemilik tanah berbatasan, karena tentunya mereka yang paling berkepentingan.

Apakah sertifikat tanah bisa diterbitkan tanpa ada tanda tangan penyanding jika tanah dikelilingi oleh jalan?

Seperti jawaban diatas, untuk tanah sertifikat tidak diperlukan tanda tangan penyanding sebagai saksi. Hal itu berbeda dengan surat tanah untuk tanah girik yang biasanya memerlukan saksi pemilik tanah berbatasan.

Demikia, semoga berguna.

Salam,

legalakses.com