Tertangkap Tangan, Laporan dan Pengaduan Dalam Hukum Acara Pidana

Share Button

Lahirnya suatu tindak pidana dapat terjadi baik karena tertangkap tangan, laporan, maupun pengaduan.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang ketika ia sedang melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Tertangkap tangan dapat juga terjadi dalam hal sesaat kemudian, setelah seseorang diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga  telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. Seseorang yang tertangkap tangan ketika melakukan tindak pidana tidak boleh dihakimi sendiri. Ia harus segera diserahkan kepada Penyidik atau polisi terdekat. 

Laporan Tindak Pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang. Laporan itu berupa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Mereka yang berhak mengajukan laporan adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana.

Dalam kondisi tertentu, Laporan Tindak Pidana dapat juga merupakan suatu kewajiban. Kewajiban megajukan laporan berlaku terhadap setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum, terhadap jiwa seseorang, atau terhadap hak milik seseorang. Demikian pula dengan pegawai negeri, yang wajib mengajukan laporan dalam rangka melaksanakan tugasnya jika ia mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Bedanya dengan laporan, dalam pengaduan orang yang mengadu memiliki kepentingan dengan tindak pidana itu sendiri – misalnya orang yang barangnya dicuri.

http://legalakses.com

Komentar

Komentar

POPULER
Membuat Peraturan Perusahaan
Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan berlaku terhadap Perusahaan yang memiliki paling sedikit 10 orang Karyawan.
.......................................................................................................................  
Cara Memperoleh Harta Warisan
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada dua cara untuk memperoleh harta warisan: secara absentatio dan testamentair
....................................................................................................................... . .......................................................................................................................
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian antara calon pembeli dan calon penjual obyek tanah dan bangunan yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB).
.......................................................................................................................
Mendirikan Usaha Bersama
Jika anda sudah merasa yakin untuk mengembangkan usaha anda dan sedang mencari partner bisnis baru, jangan lupa untuk melindunginya dengan  perjanjian usaha bersama.
.......................................................................................................................
HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN