Draf Kontrak Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perjanjian Usaha Bersama_

Tunjangan Hari Raya (THR) Wajib Dibayar 7 Hari Sebelum Hari Raya

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha terhadap karyawannya setiap setahun sekali menjelang hari raya keagamaan. Kewajiban tersebut lahir berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan. Menurut Permen tersebut karyawan yang berhak memperoleh THR adalah karyawan yang telah mempunyai masa kerja minimal 3 bulan secara terus menerus.

Berdasarkan Permen, Pekerja yang masa kerjanya 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah. Untuk Pekerja dengan masa kerja antara 3 sampai 12 bulan, besarnya THR yang diberikan adalah proporsional dengan masa kerja, yaitu lama masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. Upah yang dimaksud adalah upah  pokok di tambah tunjangan-tunjangan tetap. Namun jika nilai THR telah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja (KK) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama(KKB), dan nilainya itu lebih besar dari upah, maka nilai THR yang wajib diberikan adalah THR sebesar ketetapan tersebut.

Meski para prinsipnya pemberian THR dilaksanakan pada saat perayaan hari raya keagamaan masing-masing Pekerja, namun ketentuan ini dapat disimpangi dengan kesepakatan bersama diantara Pengusaha dan Pekerja, misalnya pemberian THR kepada seluruh Pekerja pada saat perayaan hari raya idul fitri. Namun apapun ketentuannya dan kesepakatannya, pembayaran THR tersebut harus sudah dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan yang dimaksud.

Selain dalam bentuk uang sebesar upah, dengan persetujuan pekerja, sebagian dari THR dapat juga diberikan dalam bentuk lain, misalnya makanan. Pemberian dalam bentuk lain itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25%  dari nilai THR yang seharusnya diterima. Bentuk lain tersebut diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Apabila suatu perusahaan karena kondisi tertentu menyebabkan tidak mampu membayar THR, maka perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR. Permohonan itu diajukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemenakertrans. Pengajuan itu harus diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat. Dirjen akan menetapkan besarnya jumlah THR setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan. (legalakses.com).

FOOTER LA - Panduan Membuat Kontrak Bisnis

Komentar

Komentar

Draf Kontrak Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perjanjian Usaha Bersama_
   
POPULER