Wanprestasi Perjanjian

Share Button

Sebelum meninjau wanprestasi ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Ketika membuat surat perjanjian, pihak-pihak yang bertemu saling mengungkapkan janjinya masing-masing dan mereka sepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan sesuatu itu merupakan sebuah prestasi, yaitu yang dapat berupa:

  1. Menyerahkan suatu barang (penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual).
  2. Berbuat sesuatu (karyawan melaksanakan pekerjaan dan perusahaan membayar upahnya).
  3. Tidak berbuat sesuatu (karyawan tidak bekerja di tempat lain selain di perusahaan tempatnya sekarang bekerja).

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat – atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

  1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuasi dengan janjinya.
  3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
  4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kapan tepatnya debitur melakukan wanprestasi? Menjawab pertanyaan ini gampang-gampang sulit. Gampang karena di dalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Dengan lewatnya waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanrestasi.

Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika di dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus sudah dilaksanakan. Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu.

Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanan suatu perbuatan”. Di sini tidak jelas kapan suatu perbuatan itu harus dilakasanakan, atau suatu barang itu harus diserahkan. Untuk keadaan semacam ini, menurut hukum perdata, penentuan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari debitur kepada kreditur – yang biasanya dalam bentuk somasi (teguran). Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melakasanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. (http://legalakses.com).

Download Artikel “Wanprestasi Perjanjian” diatas DISINI.

Artikel Terkait:

  1. Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
  2. Menyusun Kontrak
  3. Surat Pencabutan Kuasa
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Membuat Surat Kuasa
  6. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
  7. Membuat Surat Perjanjian
HUKUM PERUSAHAAN
Mendirikan Usaha Bersama
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT
Rencana Kerja Tahunan PT
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
Menentukan Nama PerseroanTerbatas (PT)
Peraturan Perusahaan
Modal Perseroan Terbatas
RUPS - Direksi - Komisaris
Jenis Perseroan Terbatas
Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT
Usaha Jasa Konstruksi
Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT
Hukum Kepailitan
Penambahan dan Pengurangan Modal PT
Perbuatan Hukum sebelum PT
Memperoleh Status Badan Hukum
Menentukan Nama PT
Mendirikan Usaha Bersama
Perusahaan Perseorangan
Badan Hukum Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Laporan Tahunan dan Keuangan Perusahaan
Daftar Pemegang Saham Perusahaan
RUPS Sirkuler
Penggunaan Laba Perusahaan & Pembagian Deviden
Jenis Modal PT
Anggaran Dasar PT
Mendirikan PT
Dewan Komisaris PT
Direksi PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Organ Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk Badan Usaha

HUKUM KETENAGAKERJAAN
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERKAWINAN