Pengusaha yang menjalankan usaha pertambangan, baik mineral maupun batubara, umumnya memerlukan bidang tanah milik pihak lain sebagai bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Di dalam WIUP tersebut pengusaha akan melakukan operasi produksi pertambangannya. Sebidang tanah milik seorang penduduk bisa saja berpotensi untuk ditambang, tapi kadang sang pemilik tanah tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menambangnya sendiri. Jika orang lain yang menambangnya, katakanlah pengusaha pertambangan, bagaimanakah hubungan hukum yang bisa dijalin diantara pengusaha tambang itu dengan pemilik tanah?
Beberapa Urusan Hukum Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Resign (Mengundurkan Diri) Dari Perusahaan
Sebelum karyawan melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempatnya bekerja (resign), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh karyawan tersebut menyangkut cara dan konsekwensi hukumnya. Pertama, status hubungan kerjanya, apakah sebagai karyawan tetap (berdasarkan PKWTT) atau sebagai karyawan kontrak (berdasarkan PKWT). Kedua, bentuk hubungan kerja tersebut baik cara maupun konsekwensi hukumnya bisa saja berdeda.
Lupa Menempelkan Meterai Pada Dokumen atau Surat, Tetap Sah? Ini Solusinya
Ketika Anda lupa menempelkan meterai pada dokumen atau surat (kontrak/perjanjian) yang sudah terlanjur ditandatangani, mungkin Anda merasa khawatir akan keabsahan dokumen tersebut secara hukum. Alih-alih mencari solusi yang lebih efisien, mungkin memusnahkan dokumen tersebut dan melakukan penandatanganan ulang adalah solusi singkat yang mudah. Namun, adakah solusi lain yang lebih efisien?
Cara Legalisasi Dokumen Untuk Digunakan di Luar Negeri (Dan Sebaliknya)
Banyak dokumen kewarganegaraan yang kita miliki, kadang-kadang diperlukan untuk digunakan di luar negeri. Misalnya, ijazah sekolah atau kuliah ketika kita akan bekerja atau melanjutkan sekolah di luar negeri. Atau misalnya penggunaan surat kuasa, yang dibuat di Indonesia, untuk menandatangani perjanjian…
Melindungi Harga Tanah Yang Sudah Dibayar Lunas Sebelum AJB
Secara hukum, sebuah transaksi jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. “Terang” artinya transaksi tanah tersebut harus dilakukan di hadapan pejabat umum (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), sedangkan “tunai” berarti transaksi tersebut baru bisa dilakukan setelah harga tanahnya lunas. Dalam banyak keadaan, sering diantara pelunasan harga tanah dengan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) di hadapan PPAT terdapat jarak waktu yang cukup panjang. Hal ini dapat meresikokan uang harga tanah yang telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi uang harga tanah yang telah dilunasi tersebut?