Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, setiap pemutusan hubungan kerja (PHK) diantara Pengusaha dan Pekerja menimbulkan kewajiban bagi Pengusaha untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan/atau Uang Pisah kepada Pekerjanya. Ketentuan ini bersifat umum, dalam arti berlaku bagi hampir setiap Pengusaha dan Pekerja di Indonesia.
25 search results for "UMKM"
Hak Kekayaan Intelektual: UMKM & Industri Kreatif
Hak Kekayaan Intelektual: UMKM & Industri Kreatif
Cara Mengurus Izin Ekspor Tanaman Hias (UMKM)
Mengekspor tanaman hias, termasuk tanaman koleksi, ternyata tidak sesulit yang sering dibayangkan. Hal ini terutama karena proses pengurusan izinnya yang sering dipandang menakutkan. Ondo Pieter Hugo, salah seorang eksportir yang telah menggeluti tanaman hias selama hampir 20 tahun, membagikan trick-nya.
UMKM & INDUSTRI KREATIF: Kekayaan Intelektual Produk Sepatu, Jamu, Buku sampai Film
Dalam masyarakat sering terjadi kekeliruan dalam mengartikan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk dalam ruang lingkup UMKM dan Industri Kreatif. Pentingnya memahami konsep HKI adalah agar pengusaha (UMKM) dan penggiat industri kreatif dapat menginventarisir hak kekayaan intelektual produknya dan melakukan…
Apakah Usaha Kecil-kecilan (UMKM) Boleh Membuat Perjanjian Kerja Tertulis?
Dalam pembuatan perjanjian kerja, baik PKWT (Karyawan Kontrak) ataupun PKWTT (Karyawan Tetap), pertimbangan subyek hukum lebih relevan dibandingkan ruang lingkup usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar. Dalam sebuah perjanjian kerja, subyek hukumnya adalah pengusaha dan pekerja.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) UMKM: Cukup 1 Orang dan Tidak Perlu Akta Notaris (UU Cipta Kerja)
Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), ketentuan tersebut menjadi berubah khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja memberikan diskresi terhadap UMKM dalam hal kemudahan mendirikan PT. Kemudahan itu antara lain Pendirian PT tidak lagi harus didirikan oleh minimal 2 orang, tidak memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, tidak wajib mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan tidak ada batasan minimal mengenai modal PT.
TIPS HUKUM: Mendirikan Usaha Bersama Teman (UMKM)
Mendirikan usaha bersama dengan teman, atau kolega maupun anggota keluarga Anda bisa menimbulkan resiko rusaknya hubungan. Hal itu bisa terjadi jika misalnya perjalanan usaha bersama yang dirintis berlangsung tidak harmonis. Ketidakharmonisannya sendiri bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari tidak dilaksanakannya…
Lisensi Merek Dagang (UMKM)
Selain memberikan hak untuk menggunakan sendiri Merek Dagang suatu produk, pendaftaran Merek juga memberikan hak kepada pemegang Mereknya untuk dapat melisensikan Merek tersebut kepada pihak lain. Lisensi Merek berarti memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan Merek seseorang, yang dalam prakteknya dibarengi dengan pembayaran royalti. Selain harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis, sebuah Lisensi Merek juga harus dicatat di Direktorat Jenderak Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
Mendirikan Usaha Bersama Patungan Modal (UMKM) Dengan Teman/Rekan
Mungkin Anda pernah diajak oleh teman atau rekan Anda untuk mendirikan sebuah usaha bersama patungan modal, atau bahkan mungkin Anda yang mengajak mereka. Dalam mendirikan usaha bersama tersebut, pada dasarnya Anda sedang mendirikan sebuah perusahaan (badan usaha), sesederhana apapun ruang…
MENENTUKAN BENTUK BADAN USAHA UMKM DALAM KERJA SAMA DENGAN PARTNER BISNIS
Sebuah kerja sama usaha UMKM dengan partner bisnis, dapat dilakukan berdasarkan kriteria “nilai kekayaan bersih usaha” atau “nilai penjualan tahunan”. Berdasarkan kriteria tersebut anda dapat mengategorikan usaha anda sebagai usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Jika anda sudah menetapkannya,…
CARA MEMBUAT PERJANJIAN/KONTRAK BISNIS YANG SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM UNTUK UMKM
Untuk membuat perjanjian atau kontrak bisnis yang sah dan mengikat secara hukum, ada setidaknya 4 syarat yang harus dipenuhi: (1) Kecakapan Para Pihak (2) Kata Sepakat (3) Suatu Hal Tertentu (4) Sebab yang Halal Buku ini akan menjelaskan keempat syarat…
USAHA BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA, SOLUSI UNTUK BISNIS UMKM
Mendirikan USAHA BERSAMA dalam bentuk Persekutuan Perdata merupakan salah satu solusi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk usaha ini merupakan alternatif bagi Anda yang ingin menjalankan usaha dengan rekan bisnis Anda, tapi belum siap untuk mendirikan perusahaan formal…
Mendirikan Perusahaan UMKM
Sektor UMKM banyak diminati karena bentuknya yang sederhana, baik dari segi permodalan, sumber daya, teknologi, maupun jangkauan pasar. Aspek legalitasnyapun nggak terlalu rumit. UMKM dapat dijalankan dengan beberapa alternatif badan usaha/perusahaan, antara lain Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma, CV dan…
Mendirikan Perusahaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
Kalau Anda adalah pebisnis pemula, atau sekedar ingin memulai usaha kecil-kecilan, Anda bisa memulainya dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM – meskipun tidak ada salahnya juga kalau Anda langsung terjun ke usaha besar, kalau memang Anda sudah siap. Sektor…
Bentuk Kemitraan UMKM
Hubungan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar harus dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Hubungan itu juga harus menjunjung etika bisnis yang sehat, yang dijalankan dalam kedudukan hukum yang setara. Dalam hubungan kemitraan tersebut, Usaha…
Bentuk Kontrak UMKM
Saat ini UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) merupakan kelompok usaha yang cukup besar di Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan saat krisis ekonomi menimpa Indonesia. UMKM di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 50 juta unit, mampu menyerap…
Jasa Draf Perjanjian/Kontrak (UMKM & Startup)
Kami menyadari sepenuhnya bahwa iklim usaha saat ini, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar, membutuhkan kepastian dalam pelaksanaannya. Perjanjian atau kontrak merupakan ikatan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis. Dalam pelaksanaan usaha, sebuah perjanjian atau kontrak…
Pentingnya Surat Penawaran Dalam Membuat Kontrak (Perjanjian) Bisnis
Di lingkungan bisnis, surat penawaran merupakan jalan pembuka bagi sebuah kerja sama bisnis (baik barang maupun jasa). Pentingnya mengirimkan surat penawaran bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga UMKM. Sebagian kerja sama bisnis dilakukan dengan kontrak (perjanjian), maka surat penawaran adalah jalan pembuka bagi tercapainya kesepakatan kontrak, karena kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya kontrak.
Ekspor Tanaman Hias: Omzet Besar dan Perizinan Yang Lebih Mudah
Namun kondisi tersebut tidak menghalangi pelaku usaha UMKM untuk bisa mengekspor tanaman hias dengan volume yang besar, meskipun tanpa badan usaha. UMKM dapat menjadi binaan dari badan usaha yang telah lebih dulu mendapat izin resmi dari Kementerian Pertanian.
Sekarang Tidak Ada “Modal Minimal” Dalam Mendirikan PT, Pendiri Bebas Menentukan Sendiri Besarnya Modal Perusahaan
Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, besarnya modal ditempatkan dan modal disetor paling sedikit adalah 25% dari modal dasar. Dan jika mengacu lagi pada pasal 32 ayat (1), besarnya modal dasar dalam mendirikan PT paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.