Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, di dunia kerja masih banyak pekerja yang bingung, mana yang harus digunakan untuk mengatur hubungan kerja di perusahaan: UU Ketenagakerjaan atau UU Cipta Kerja?
122 search results for "ketenagakerjaan"
LIVE: Hukum Ketenagakerjaan Perusahaan
LIVE: Hukum Ketenagakerjaan Perusahaan Ikuti acara LIVE channel Youtube LEGAL AKSES yang akan membahas seputar ketenagakerjaan di perusahaan. Berikut jadwalnya: Karyawan Kontrak dan Tetap (PKWT & PKWTT) Sabtu, 30 April 2022, Jam 21:00-22:30. Waktu Kerja, Cuti dan Lembur Rabu, 4…
Tiktok LIVE – Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja)
Halo teman-teman… Buat kamu yang kepingin paham lebih jauh mengenai status dan hak karyawan perushaan dalam sebuah hubungan kerja sesuai UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), kamu bisa ikutin acara Tiktok LIVE yang bakal diadain Legal Akses di…
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketebagakerjaan DOWNLOAD
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan: Telat Bayar THR, Perusahaan Bisa Kena Sanksi Administratif dan Denda 5%
Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan oleh Perusahaan kepada karyawannya bukan hanya wajib tapi juga tidak boleh terlambat. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemberian THR memiliki konsewensi:
Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif
Denda 5% dari nilai THR
Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Download Ebook)
Judul: Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Penulis: Endah Pujiastuti, S.H., M.H. Tahun Terbit: 2008 Buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan ini merupakan buku pengantar untuk mendalami aspek-aspek Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan metode penyajian yang sederhana, penulis memberikan…
Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan (Download Ebook)
Judul: Hukum Ketenagakerjaan (Buku Ajar) Penulis: Muhamad Azhar, S.H., LL.M. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan ini merupakan materi kuliah Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan yang disusun untuk para Taruna Akademi Kepolisian Semarang. Materi kuliah ini menggunakan Undang-undang No. 13 Tahun 2003…
Perubahan Upah Pekerja Selama Masa Pandemi Covid-19 (Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan)
Perusahaan yang melakukan pembatasan usaha akibat kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja, dapat melakukan perubahan besarnya upah pekerja dan cara pembayarannya.
Sistem Pemagangan di Perusahaan Sesuai UU Ketenagakerjaan
Sistem pemagangan di perusahaan juga bukan merupakan relasi antara perusahaan dan pekerja/karyawan, karena peserta pemagangan tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan (bukan pekerja/karyawan). Hubungan antara peserta pemagangan dengan perusahaan tidak terikat pada perjanjian kerja, sebagai dasar dari hubungan kerja, tapi berdasarkan perjanjian pemagangan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah peserta pemagangan lebih tepat ketimbang pekerja magang atau karyawan magang.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
DOWNLOAD
Undang-undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
Undang-undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan ini berisi ketentuan mengenai: Kewajiban Melaporkan dan Syarat-syaratnya, Tata Cara Pelaporan dan Ketentuan Pidana. Untuk DOWNLOAD Undang-undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, silahkan kunjungi tautan di…
Download Draf Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perusahaan (HRD/Personalia)
DRAF DOKUMENTASI LEGAL KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (HRD/Personalia) FORMAT: MS Word (.doc) HARGA: Rp. 295.000 Kami menyediakan paket DRAF DOKUMENTASI LEGAL KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN untuk mempermudah perusahaan Anda menyusun dokumen-dokumen ketenagakerjaan internal perusahaan. Paket DRAF DOKUMENTASI LEGAL KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN ini berisi draf surat-surat/dokumen-dokumen legal…
Alasan, Prosedur dan Pesangon PHK Karyawan
Ketika terjadi PHK, Pengusaha wajib membayar hak-hak Karyawan yang berupa Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH). Perhitungan hak-hak Karyawan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan 2 faktor, yaitu masa kerja Karyawan dan alasan PHK.
Masa Kerja Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Diangkat Menjadi Karyawan Tetap (PKWTT)
Meskipun tujuan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) bagi Karyawan Kontrak adalah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak tetap, namun dalam praktek banyak perusahaan mempekerjakan Karyawan Kontrak dengan tujuan untuk menilai kinerja Karyawannya. Jika kinerjanya baik diangkat menjadi Karyawan Tetap (PKWTT),…
Rumus Cara Menghitung Uang Kompensasi Karyawan Kontrak Yang Masa Kerjanya Berakhir
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Karyawan Kontrak yang masa kerjanya berakhir berhak mendapatkan Uang Kompensasi dari Perusahaan. Ketentuan ini merupakan aturan baru sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Cipta Kerja. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, Karyawan Kontrak yang berakhir masa…
Jam Istirahat Kerja Tidak Termasuk Jam Kerja
Salah satu bentuk istirahat kerja adalah hak istirahat diantara waktu kerja. Sesuai ketentuan Undang-undang Cipta, seorang karyawan yang bekerja selama 4 jam secara-menerus berhak mendapatkan istirahat kerja selama 30 menit.
Struktur dan Skala Upah, Standar Menentukan Gaji Karyawan
Sesuai undang-undang, untuk menentukan besarnya gaji atau upah seorang Karyawan, ada setidaknya 2 hal yang perlu menjadi pertimbangan perusahaan, yaitu ketentuan mengenai Upah Minimum dan Struktur dan Skala Upah. Ketentuan mengenai Upah Minimum (Provinsi dan Kabupaten) peraturannya sudah cukup jelas,…
Uang Pesangon Karyawan Yang PHK Karena Meninggal Dunia
Berapa besarnya uang pesangon untuk karyawan yang meninggal dunia? Jawabannya: tidak ada. Karyawan yang meninggal dunia tidak mendapatkan uang pesangon.
Menentukan Satuan Upah Karyawan
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan dapat menetapkan kebijakan mengenai upah atau gaji karyawannya (pekerja) berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil.