Alasan, Prosedur dan Pesangon PHK Karyawan

Bagikan artikel ini

Sesuai amanat undang-undang, sebuah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada prinsipnya harus dihindari, baik oleh Pengusaha maupun Karyawan, termasuk oleh serikat pekerja dan pemerintah. Tapi kadang dalam prakteknya tak semudah itu, PHK sering tak terhindari dengan berbagai macam alasan.

Namun jika niat Pengusaha dan Karyawan untuk PHK sudah confirmed, para pihak perlu memikirkan lagi konsekwensinya sesuai peraturan perundang-undangan. Selain harus memenuhi persyaratan PHK, Karyawan dan terutama Pengusaha juga harus mentaati prosedur PHK dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Karyawan Kontrak vs Karyawan Tetap

Putusnya hubungan kerja Pengusaha dan Karyawan memiliki konsepsi yang berbeda diantara Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap. Di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Karyawan Kontrak, harus dicantumkan jangka waktu masa kerja atau masa kontraknya. Putusnya hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan Kontrak terjadi ketika masa kontraknya sesuai PKWT berakhir.

Misalnya, dalam PKWT ditentukan masa kontrak Karyawan 12 bulan, maka di bulan ke-12 hubungan kerjanya dengan Pengusaha menjadi otomatis berakhir – kecuali diperpanjang. Dalam putusnya hubungan kerja tersebut, istilah yang biasa digunakan adalah berakhirnya masa PKWT, atau berakhirnya jangka waktu masa kontrak, dan bukan PHK.

Istilah PHK sendiri biasa digunanakn untuk Karyawan Tetap, yaitu Karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Di dalam PKWTT tidak ditentukan jangka waktu masa kerja Karyawan, sehingga sewaktu menandatangani PKWTT-nya, seorang Karyawan Tetap dianggap akan bekerja selamanya untuk Pengusaha, sampai nanti pada waktunya di-PHK atau mengundurkan diri.  

Dalam PKWTT (Karyawan Tetap) tidak dikenal istilah masa kontrak, karena di dalam perjanjian kerjanya tidak ditentukan jangka waktu masa kerja. Karena tidak ditentukan jangka waktu masa kerjanya maka tidak ada istilah berakhirnya kontrak, sehingga putusnya hubungan kerja disebut PHK, pemutusan hubungan kerja.

Alasan PHK

Sesuai inisiatifnya, secara umum PHK untuk Karyawan Tetap dapat dibagi 2, PHK atas inisiatif Pengusaha dan PHK atas inisiatif Karyawan. Untuk PHK atas inisiatif Pengusaha biasanya disebut PHK, dan jika inisiatifnya dari Karyawan disebut pengunduran diri, atau dalam praktek sering disebut resign (resignation). Dengan demikian maka pada prinsipnya pengunduran diri Karyawan (resign) termasuk dalam kategori PHK.

Ketika Pengusaha melakukan PHK, PHK tersebut harus memiliki alasan. Alasan-alasan tersebut sudah ditentukan secara limitatif di PP N. 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 36. Di Pasal tersebut ditentukan berbagai alasan atau syarat yang bisa digunakan Pengusaha, termasuk Karyawan, untuk melakukan PHK. Alasan-alasan tersebut antara lain perusahaannya melakukan merger, melakukan efisiensi, dalam keadaan pailit, atau karyawannya mangkir kerja 5 hari, atau karena meninggal, pensiun, dan lain-lain.

Alasan PHK ini penting untuk dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja, karena tindakan PHK tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur oleh Pengusaha dengan alasan-alasan tadi. Sebagai landasan PHK, alasan-alasan tersebut juga menentukan besaranya nilai hak-hak karyawan akibat PHK, seperti hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, dan uang penggantian hak.

Prosedur PHK

Selain harus mempunyai alasan, PHK juga harus dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan dalam PP No. 35 Tahun 2021. Dalam hal PHK dilakukan atas inisiatif Pengusaha, maka Pengusaha yang menginginkan putusnya hubungan kerja tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Karyawannya (Surat Pemberitahuan PHK).

Surat Pemberitahuan PHK tersebut selain harus disampaikan secara sah dan patut juga mencantumkan maksud dan alasan dilakukannya PHK, serta hak-hak yang diterima Karyawan akibat PHK. Surat pemberitahuan PHK disampaikan maksimal 14 hari sebelum tanggal efektifnya PHK – Kecuali untuk Karyawan masa percobaan yang Surat Pemberitahuan PHK-nya harus diberikan 7 hari sebelum tanggal efektif PHK.

Jika Karyawan yang di-PHK tidak menolak, maka PHK bisa dilanjutkan. Namun jika Karyawan menolak PHK, maka penolakan tersebut juga harus disampaikan secara tertulis kepada Pengusaha dalam bentuk Surat Penolakan PHK. Surat Penolakan PHK tersebut memuat alasan menolak PHK-nya dan disampaikan ke Pengusaha maksimal 7 hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan PHK oleh Karyawan.

Prosedur di atas beda halnya dengan PHK yang dilakukan atas inisiatif Karyawan sendiri. Dalam hal Karyawan yang menghendaki adanya PHK, PHK tersebut dilakukan dengan surat pengunduran diri Karyawan. Dalam pengunduran diri Karyawan, jangka waktu efektif PHK-nya adalah 30 hari sejak diserahkannya surat pengunduran diri tersebut oleh Karyawan kepada Pengusaha (one month notice).   

Pesangon

Ketika terjadi PHK, Pengusaha wajib membayar hak-hak Karyawan yang berupa Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH). Perhitungan hak-hak Karyawan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan 2 faktor, yaitu masa kerja Karyawan dan alasan PHK.

Untuk menghitung UP dan UPMK Karyawan akibat PHK, pertama harus dihitung dulu hak UP dan UPMK sesuai lamanya masa kerja Karyawan, kemudian hasilnya dikalikan dengan faktor pengali sesuai dengan alasan dilakukannya PHK. Ketentuan mengenai UP Karyawan berdasarkan masa kerjanya terdapat dalam Pasal 40 ayat (2), PP No. 35 Tahun 2021. Untuk UPMK, ketentuannya terdapat di dalam Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021.

Setelah menghitung UP dan UPMK sesuai masa kerja Karyawan sesuai tabel di atas, hasilnya kemudian dikalikan dengan faktor pengali yang nilainya berbeda-beda untuk setiap alasan PHK. Faktor-faktor pengali sesuai alasan PHK tersebut terdapat di beberapa Pasal di PP No. 35 tahun 2021, mulai dari Pasal 41 sampai Pasal 58. Misalnya, faktor pengali UP untuk PHK karena alasan efisiensi (0,5 kali) nilainya berbeda dengan faktor pengali karena alasan pensiun (1,75 kali).

Dan khusus untuk Karyawan yang mengundurkan diri (resign), tidak mendapatkan UP dan UPMK. Karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela mendapatkan UPH dan Uang Pisah.

Kita ambil contoh misalnya seorang Karyawan Tetap yang bernama Aganda, dengan jabatan staf di Procurement Department, masa kerjanya 4 tahun 5 bulan dan dengan gaji terakhir Rp. 5.000.000 perbulan. Aganda di-PHK karena alasan efisiensi perusahaan. Bagaimana cara menghitung UP dan UPMK Aganda?

Untuk informasi selengkapnya tentang contoh dan simulasi cara menghitung Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Karyawan, silahkan simak video berikut:

  Artikel terkait:

  1. Contoh Surat Pemberitahuan PHK
  2. Contoh Surat penerimaan PHK KAryawan
  3. Contoh Surat Penolakan PHK Karyawan
  4. Rumus Excel Untuk Menghitung UP dan UPM Karyawan PHK
  5. Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perusahaan