Komponen Upah Karyawan Perusahaan

Bagikan artikel ini

Selain upah pokok, dalam slip gaji karyawan sering juga tercatat komponen upah lainnya, seperti tunjangan, insentif, bonus, sampai ada juga potongan gaji. Secara hukum, apa saja komponen upah karyawan

Gaji karyawan, atau bahasa undang-undangnya “upah”, adalah hak karyawan yang diterima dalam bentuk uang karena karyawan telah melaksanakan pekerjaan. Hak tersebut merupakan imbalan dari perusahaan yang besarnya sesuai kesepakatan bersama dalam perjanjian kerja. Selain imbalan uang, hak karyawan lainnya yang termasuk bagian dari upah adalah tunjangan karyawan dan keluarganya.  

Sama seperti penghasilan keuntungan yang diterima pedagang, atau penghasilan honorarium konsultan jasa, apa yang diterima karyawan dari perusahaannya juga disebut “penghasilan”. Sesuai peraturan, penghasilan tersebut secara definitif mempunyai beberapa komponen.   

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 6 ayat (2), penghasilan seorang karyawan dari perusahaannya terdiri dari:

  1. Upah
    • Upah Tanpa Tunjangan.
    • Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.
    • Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap.
    • Upah Pokok dan Tunjangan Tidak Tetap.
  1. Pendapatan Non-Upah
    • Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR).
    • Insentif
    • Bonus
    • Uang Pengganti Fasilitas Kerja.
    • Uang Servis (Service Charge).

Penetapan komponen penghasilan dan upah diatas dapat dilakukan perusahaan secara alternatif. Artinya, perusahaan dapat memilih satu atau lebih komponen penghasilan dan upah tersebut untuk diberlakukan secara internal di perusahaannya. Perusahaan bisa menetapkan komponen upah pokok ditambah tunjangan, termasuk membuat kebijakan mengenai bonus dan insentif. Agar strategi tersebut secara efektif bisa menjadi kebijakan perusahaan, perusahaan harus mengaturnya di dalam Paraturan Perusahaan.

UPAH

Sesuai Pasal 6 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021, komponen upah karyawan terdiri dari Upah Tanpa Tunjangan, Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap. Perusahaan dapat memberlakukan kebijakan Upah Tanpa Tunjangan, dimana karyawan dan keluarganya tidak mendapatkan tunjangan. Selain itu perusahaan juga dapat memberlakukan kebijakan Upah Pokok ditambah Tunjangan, baik Tunjangan Tetap maupun Tunjangan Tidak Tetap. Komponen-komponen mana saja yang berlaku efektif dan mengikat perusahaan, hal tersebut harus dicantumkan di dalam Peraturan Perusahaannya. 

Upah Tanpa Tunjangan

Upah Tanpa Tunjangan berarti karyawan menerima upah tanpa disertai pemberian Tunjangan, baik Tunjangan Tetap maupun Tunjangan Tidak Tetap. Upah Tanpa Tunjangan ini merupakan upah dasar karyawan.  

Upah Pokok dan Tunjangan Tetap

Jika upah karyawan disertai dengan pemberian Tunjangan Tetap, maka upah dasar karyawan disebut juga Upah Pokok. Tunjangan Tetap merupakan tunjangan yang bersifat tetap, artinya diberikan secara tetap (dengan nilai yang sama) sesuai jangka waktu tertentu. Misalnya, uang pulsa sebesar Rp. 300.000 yang diberikan perusahaan kepada karyawannya secara tetap setiap bulan.

Tunjangan Tetap tidak dipengaruhi oleh kehadiran karyawan, sehingga jika karyawan tidak hadir bekerja, maka karyawan tetap mendapatkan Tunjangan Tetap dengan nilai yang sama. Jika komponen upah karyawan terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap, maka besarnya Upah Pokok minimal 75% dari total Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap.

Upah Pokok dan Tunjangan Tidak Tetap

Sesuai namanya, Tunjangan Tidak Tetap sifatnya tidak tetap, artinya tidak diberikan setiap jangka waktu tertentu. Tunjangan Tidak Tetap biasanya diberikan berdasarkan kehadiran karyawan. Jika karyawan hadir dan bekerja maka karyawan akan mendapatkan Tunjangan Tidak Tetap, sebaliknya jika tidak hadir bekerja maka karyawan tidak mendapatkan Tunjangan Tidak Tetap. Tunjangan Tidak Tetap ini misalnya uang makan, yang diberikan kalau karyawan hadir dan bekerja, dan jika karyawan tidak hadir maka karyawan tidak mendapatkan uang makan.   

Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap

Perusahaan dapat menetapkan sekaligus Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap sebagai komponen pengupahan kepada karyawannya. Jika komponen upah karyawan terdiri dari ketiga komponen tersebut, maka besarnya Upah Pokok minimal 75% dari total Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap.

PENDAPATAN NON-UPAH

Pendapatan Non-Upah merupakan bagian dari penghasilan karyawan, tapi bukan bagian dari upah. Selain Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Pendapatan Non-Upah lainnya adalah Insentif, Bonus, Uang Pengganti Fasilitas Kerja dan Uang Servis (Service Charge).   

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)

THR wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya pada setiap menjelang hari raya keagamaan. Karyawan yang berhak mendapatkan THR adalah karyawan yang masa kerjanya minimal sudah 1 bulan. Jika masa kerja karyawan 12 bulan atau lebih secara terus-menerus, maka karyawan berhak mendapatkan THR 1 bulan upah. Jika masa kerja karyawan kurang dari 12 bulan (1 tahun), maka pemberian THR dilakukan secara proporsional sesuai masa kerjanya (THR = Masa Kerja/12).

Pembayaran THR oleh perusahaan kepada karyawannya harus sudah dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka perusahaan dapat dikenakan denda.

Insentif

Untuk jabatan atau pekerjaan tertentu, perusahaan dapat memberlakukan kebijakan pemberian Insentif kepada karyawannya. Tujuan pemberian Insentif ini biasanya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Misalnya karyawan bagian operasional, diberikan insentif karena berhasil memproduksi barang lebih banyak 20% dari target produksi bulanan. Atau bagian sales & marketing yang mendapatkan Insentif karena bisa menjual produk perusahaan 25% lebih banyak dari target penjualan bulanan.

Aturan mengenai Insentif di perusahaan bersifat opsional, artinya perusahaan dapat memberlakukannya namun bisa juga tidak. Jika perusahaan memberlakukan program Insentif, maka ketentuan mengenai Insentif tersebut harus diatur dalam Peraturan perusahaan.    

Bonus

Seperti halnya Insentif, pemberian Bonus juga bersifat opsional. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan pemberian Bonus namun bisa juga tidak. Jika perusahaan menetapkan kebijakan pemberian Bonus, maka besarnya Bonus tersebut ditentukan berdasarkan keuantungan perusahaan. Jika perusahaan untung karyawan mendapatkan bonus, dan demikian sebaliknya. Jika perusahaan menetapkan kebijakan pemberian Bonus, maka kebijakan tersebut harus tertuang di dalam Peraturan Perusahaan.   

Uang Pengganti Fasilitas Kerja

Jika di dalam Peraturan Perusahaan ditentukan bahwa karyawan berhak mendapatkan fasilitas kerja sesuai jabatan atau pekerjaannya, tapi perusahaan tidak dapat menyediakan fasilitas kerja tersebut, maka sebagai penggantinya perusahaan dapat memberikan Uang Pengganti Fasilitas Kerja. Seperti halnya fasilitas kerja, Uang Pengganti Fasilitas Kerja ini juga juga harus diatur di dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan.  

Misalnya, sesuai Peraturan Perusahaan karyawan berhak mendapatkan fasilitas kerja berupa mobil dinas, namun mobil tersebut belum tersedia. Untuk sementara, karyawan bisa mendapatkan Uang Pengganti Fasilitas Kerja sebagai pengganti dari mobil dinas tersebut. 

Uang Servis (Service Charge)

Untuk usaha tertentu, misalnya bisnis food and beverage seperti restauran dan hotel, biasanya pihak restauran atau hotel memberlakukan biaya service charge kepada para pelanggannya sebesar 10% dari nilai belanja. Sesuai PP No. 36 Tahun 2021, Service Charge tersebut harus dibagikan kepada karyawan, setelah dikurangi biaya cadangan resiko kehilangan atau kerusakan dan peningkatan kualitas SDM karyawan.  

(Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com)

Artikel lainnya:

Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perusahaan