Asas-asas Kontrak (Perjanjian)

Dalam membuat kontrak, asas-asas kontrak merupakan dasar pemikiran, atau prinsip-prinsip mendasar, dimana ketentuan-ketentuan mengenai hukum kontrak bertumpu. Dalam hukum kontrak ada 5 asas yang perlu menjadi pedoman dalam membuat kontrak:  asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik dan asas kepribadian.

Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Setiap orang pada prinsipnya bebas untuk membuat kontrak. Setiap orang dapat membuat kontrak tentang apapun, dengan pihak manapun. Tapi kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak, karena undang-undang tetap membatasainya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Semua perjanjian berarti perjanjian tentang apapun. Setiap orang berhak untuk membuat kontrak tentang apapun, baik yang ketentuannya telah diatur maupun yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang.

Namun tentunya kebebasan itu ada batasnya, yaitu sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak (Pasal 1320 KUHPerdata) dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Anda, misalnya, dapat secara bebas membuat kontrak untuk mempekerjakan seorang wanita untuk bekerja di salon kecantikan, namun kontrak itu menjadi tidak sah jika dibuat untuk pekerjaan penyelundupan barang impor.

Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum berarti setiap kontrak, yang dibuat secara sah,  dijamin perlindungannya secara hukum. Bagi para pihak yang membuatnya, kontrak tersebut berlaku layaknya undang-undang. Setiap orang yang tidak berkepentingan terhadap kontrak dilarang untuk melakukan intervensi.

Kepastian hukum juga diberikan kepada kontrak jika terjadi sengketa. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji), maka hakim dengan putusannya dapat memaksa agar pihak yang melakukan wanprestasi itu untuk melaksanakan kewajibannya. Hakim, dengan putusannya, bahkan dapat memerintahkan pihak yang ingkar janji itu untuk membayar ganti rugi. Putusan hakim tersebut merupakan jaminan, bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak dilindungi oleh hukum.

Asas Konsensualisme (concensualism)

Salah satu syarat kontrak adalah kesepakatan (konsensus). Asas konsensualisme berarti suatu kontrak telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Begitu kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatannya, maka pada saat itulah mereka telah menjalin kontrak.

Hal ini senada dengan Pasal 1458 KUHPerdata, bahwa jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Karena kontrak telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan, maka sebenarnya tidak diperlukan lagi formalitas tertentu.

Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap kontrak. Dalam jual beli tanah, misalnya, penjual dan pembeli dapat menyepakati luas tanah dan harganya kapan saja, namun kesepakatan itu dianggap baru akan lahir ketika para pihak telah menandatangani Akta Jual beli (AJB) di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Asas Itikad Baik (good faith)

Itikad baik adalah motivasi dalam membuat dan melaksanakan kontrak (harus jujur, terbuka dan saling percaya). Motivasi itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

Penjual dan pembeli, misalnya, tidak boleh memanipulasi spesifikasi atau kuantitas barang dalam transaksi jual beli mereka. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan perjanjiannya tidak sah dan dapat dibatalkan.

Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian adalah isi kontrak hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan persetujuan/kesepakatannya. Sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat kontrak.

Karena kontrak hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, maka seorang pembeli hanya bisa mewakili dirinya sendiri untuk membeli barang, dan dia tidak dapat mengikat orang lain untuk mendapatkan barang tersebut.

(www.legalakses.com)

.

Artikel Terkait

Download Kontrak