Aspek Hukum/Legal Perusahaan (Tugas Legal Officer)

Dalam praktek, umumnya penanganan aspek hukum/legal perusahaan berbeda diantara perusahaan skala kecil, menengah dan perusahaan besar. Di perusahaan yang skalanya masih kecil, terutama perusahaan baru (startup), biasanya urusan-urusan hukum perusahaan bukan merupakan prioritas. Fokus perusahaan skala kecil orientasinya adalah peningkatan volume bisnis, bahkan cenderung sedang berada dalam kondisi survive supaya perusahaannya bisa bertahan dan tetap jalan.  Fokusnya, yang penting bisnisnya jalan, urusan hukum cenderung dianggap tidak efisien khususnya dari sisi cost.

Perusahaan kelas menengah biasanya sudah punya kesadaran hukum yang lebih baik dalam mengelola aspek hukum perusahaan, meskipun kadang keadaannya masih terbatas. Biasanya perusahaan kelas menengah sudah punya orang legal atau Legal Department sendiri, tapi tenaganya masih sering rangkap-rangkap jabatan dan tugas. Misalnya, selain tenaga legal, legal officer yang dipekerjakan perusahaan juga merangkap sebagai tenaga di departemen HRD untuk mengurusi ketenagakerjaan.

Dan kalau di perusahaan besar, apalagi perusahaan grup atau holding, biasanya Legal Department-nya sudah mulai established. Bahkan departemen hukumnya sudah punya beberapa tenaga legal dengan job desc yang lebih spesifik, misalnya ada tenaga legal yang khusus mengurusi dan memonitor perizinan, ada yg khusus menangani kontrak-kontrak, bahkan ada juga yg khusus menangani corporate action.

Secara umum, tugas Legal Officer adalah membantu perusahaan dalam menangani segala urusan hukumnya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk konsultansi, pembuatan dokumen dan operasional lapangan.

Konsultasi misalnya, konsultasi hukum secara umum dan pembuatan legal opini. Misalnya, konsultasi hukum yang sifatnya harus diberikan secara cepat, ketika misalnya perusahaan akan mengambil keputusan bisnis, baik lisan maupun tertulis.

Legal Opini, atau pendapat hukum secara lengkap, biasanya diberikan ketika tenaga legal dilibatkan dalam sebuah proyek perusahaan, dimana sebelum proyek itu dimulai tenaga legal biasanya diminta opini hukumnya secara lengkap. Opini itu biasanya tentang bagaimana cara yang tepat secara hukum dalam mengeksekusi sebuah proyek.

Selain konsultasi, tugas tenaga legal lainnya meliputi pembuatan dokumen, baik kontrak maupun surat-surat, misalnya surat kuasa direksi, atau surat pernyataan-pernyataan. Legal Officer juga harus siap untuk mengerjakan tugas-tugas operasional lapangan, seperti mengurus perizinan di kantor instansi pemerintahan, mewakili di sidang pengadilan atau mediasi ketenagakerjaan di Disnakertrans, atau ketika harus berkoordinasi dengan tenaga bantuan hukum eksternal, seperti Notaris, PPAT atau kantor Pengacara.

Berikut adalah beberapa aspek legal yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan perusahaan, dan sekaligus yang merupakan ruang lingkup tugas atau pekerjaan tenaga legal (Legal Officer):

0
.

Artikel Terkait

Download Kontrak

Video