Kalau perusahaan terlambat membayar gaji karyawan sesuai temponya, maka ada konsekwensi yang harus ditanggung perusahaan. Konsekwensinya, perusahaan wajib membayar denda atas keterlambatan pembayaran gaji, yang besarnya bisa sampai 50%. Bahkan, kalau telatnya sampai sebulan lebih, bisa dikenakan denda berupa bunga.
Author Archive for Dadang Sukandar
Klausul “Kesepakatan Para Pihak” Dalam Kontrak Tertulis
Demikian halnya dalam kontrak, sebuah body contract sebaiknya diawali dengan kesepakatan utama sebagai ijab-kabul (penawaran dan penerimaan). Berbagai hak dan kewajibannya sendiri, dapat disebutkan kemudian satu persatu, dalam pasal-pasal berikutnya. Penjual sepakat untuk menjual barang, sementara pembeli sepakat untuk membayar harganya. Pelaksana kerja sepakat untuk melaksanakan pekerjaan jasa, sementara pemberi kerja sepakat untuk membayar biaya jasanya.
Membuat Klausul “Definisi Istilah” Dalam Kontrak
Dalam sebuah kontrak, misalnya kontrak pekerjaan jasa, istilah biaya jasa kadang memiliki pengertian yang luas dan bisa bersayap: terbatas biaya jasa profesionalnya saja, atau termasuk ongkos-ongkos dan biaya lain? Misalnya dalam kontrak pekerjaan jasa pembuatan website. Istilah biaya jasa bisa berarti biaya jasa profesional pembuatan website-nya saja, atau sudah termasuk biaya nama domain dan lisensi software.
Latar Belakang Kontrak (Premise/Recital)
Sebelum memasuki adegan laga, sebuah film action perlu adegan pembuka untuk meyakinkan penonton: tokoh utama film itu memiliki alasan yang tepat untuk menghajar musuh-musuhnya yang berlindung di belakang penguasa setempat. Seperti film laga, sebuah kontrak juga memerlukan kata-kata. Kata pembuka ini untuk menemukan alasan harus disepakatinya seluruh hak dan kewajiban dalam kontrak.
Menuliskan Identitas Para Pihak Di dalam Kontrak (Perjanjian)
Salah satu bagian di dalam kontrak (perjanjian) tertulis, yang biasanya diletakan di halaman pertama kontrak sebagai pembuka adalah komparisi, yaitu bagian yang menjelaskan tentang para pihak pelaksana kontrak. Para pihak ini yang nantinya akan menandatangani kontrak dan karenanya wajib melaksanakan serta mengemban segala hak dan kewajiban dalam kontrak. Mereka adalah subyek hukum kontrak, yang sering juga disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
Tempat dan Waktu Pembuatan Kontrak atau Perjanjian
Penyebutan tempat dan waktu dibuatnya kontrak atau perjanjian, bukan merupakan syarat sahnya kontrak. Ketiadaan penyebutan tempat dan waktu kontrak ini tidak membuat sebuah kontrak menjadi tidak sah. Tapi karena fungsinya untuk mengatur hubungan hukum sekaligus sebagai alat bukti, penyebutan tempat dan waktu dibuatnya kontrak akan memberikan kepastian hukum.
Tempat dan Waktu Pembuatan Kontrak atau Perjanjian
Penyebutan tempat dan waktu dibuatnya kontrak atau perjanjian, bukan merupakan syarat sahnya kontrak. Ketiadaan penyebutan tempat dan waktu kontrak ini tidak membuat sebuah kontrak menjadi tidak sah. Tapi karena fungsinya untuk mengatur hubungan hukum sekaligus sebagai alat bukti, penyebutan tempat dan waktu dibuatnya kontrak akan memberikan kepastian hukum.
Membuat Nomor Kontrak atau Perjanjian
Nomor kontrak, seperti juga nomor rumah, merupakan identitas sebuah dokumen dalam tata susunan yang ditentukan berdasarkan penomoran. Penomoran ini berfungsi untuk memudahkan pencarian jika sewaktu-waktu dokumen tersebut diperlukan.
Membuat Judul Kontrak atau Perjanjian (Heading)
Dalam buku-buku tutorial tentang cara menulis fiksi, misalnya novel, salah satu tips yang umumnya diberikan adalah: membuat judul novel itu perlu mengandung misteri. Sebuah judul novel harus mampu merangkum keseluruhan cerita namun masih menyisakan teka-teki di pikiran pembaca: bagaimana sang…
Dokumen Pendukung Yang Perlu Diperiksa Sebelum Menandatangani Kontrak Bisnis
Sebuah dokumen umumnya kontrak tidak berdiri sendiri, ia selalu berkaitan – dan bisa dikaitkan – dengan dokumen lainnya. Dalam kontrak pekerjaan jasa forografer yang sederhana, minimal melibatkan dokumen identitas sang fotografer dan pemberi kerja: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedua dokumen itu merupakan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran identitas dan aspek perpajakan para pihak di dalam kontrak.
Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding), Ikatan Awal Kerja Sama Sebelum Membuat Kontrak Bisnis
Memorandum of Understanding (MoU), atau dikenal juga dengan Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan, sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum, khususnya hukum kontrak, namun dalam praktek sering digunakan dalam kegiatan komersil. Dalam praktek juga sering pelaku usaha menyamakan antara MoU dengan kontrak, atau menggunakan kedua istilah itu secara terbalik.
Notulensi Rapat (Minutes of Meeting) Juga Bisa Jadi Alat Bukti Hukum
Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan (rapat) serta hal yang dibicarakan dan diputuskan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam praktek, notula sering juga disebut notulensi rapat, atau minutes of meeting (MOM). Notula rapat merupakan catatan-catatan dalam rapat yang menggambarkan materi isi rapat.
Tips Menyusun Draf Kontrak
Setelah menutup negosiasi dengan kesepakatan, pekerjaan rumah berikutnya adalah menyusun draf kontrak. Dalam perjanjian kerja sama kontrak, pihak yang menyusun draf kontrak umumnya memiliki posisi yang lebih unggul. Dengan adanya kesempatan menyusun draf kesepakatan tersebut, pihak penyusun memiliki keuntungan karena dapat memasukan hampir semua klausul yang dapat melindungi kepentigannya. Meskipun hal itu berpotensi mendapatkan penolakan dari lawan kontrak dalam proses final review, namun setidaknya pihak penyusun draf kontrak telah berada selangkah lebih maju di depan garis start karena memiliki kesempatan untuk menentukan arah konsep kesepakatan.
Tips Membuat Kesepakatan Kontrak Bisnis
Kesepakatan adalah syarat sahnya perjanjian (kontrak), dan ini merupakan tahap akhir dari proses negosiasi kontrak. Anda perlu membuat kesepakatan dan mempertemukan penawaran dan penerimaan dengan mitra bisnis Anda jika ingin bergeser ke meja penandatanganan kontrak. Jika Anda yang menawarkan, maka pastikan lawan Anda menerimanya, demikian sebaliknya. Dalam prakteknya memang tak semudah itu, tapi jika Anda menguasai seluruh informasi dan bersikap open dan fair, maka Anda akan nampak bersungguh-sungguh untuk menjalin sebuah kerja sama bisnis.
Tips Hukum: Negosiasi Kontrak Bisnis
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain. Tujuannya adalah kesepakatan. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat sahnya kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi, untuk membuat kontrak yang sah, Anda harus mencapai kesepakatan, dan untuk mencapai kesepakatan Anda perlu melakukan negosiasi.
UU Cipta Kerja: Uang Pisah Harus Dibayar Ketika Karyawan Mengundurkan Diri (Resign)
Ketika seorang karyawan perusahaan mengundurkan diri (resign), maka secara hukum karyawan tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Namun demikian karyawan masih berhak untuk mendapatkan UANG PISAH.
Hak Kekayaan Intelektual Yang Ada di Channel Youtube
Channel Youtube merupakan platform kreatif dengan segudang kekayaan intelektual di dalamnya. Selain nama channel, nama program, konten kreatif sampai merchandise-nya mengandung kekayaan intelektual, baik hak merek maupun hak cipta (copyrights).
Cara Menghitung Upah Lembur Sesuai UU Cipta Kerja
Ketentuan mengenai waktu kerja, istirahat kerja dan upah kerja lembur di dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), tidak mengalami banyak perubahan. Perubahan yang dilakukan terutama hanya meliputi jumlah maksimal jam kerja lembur, yang awalnya maksimal 3 jam sehari dan maksimal 14 jam seminggu sesuai UU Ketenagakerjaan, menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu sesuai UU Cipta Kerja & PP No. 35/2021.
UU Cipta Kerja: Sekarang Karyawan Kontrak Yang Putusa Kontrak Dapat Uang Kompensasi
Salah satu perbedaan ketentuan antara UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja adalah mengenai uang kompensasi bagi karyawan kontrak (PKWT). Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan kontrak yang berakhir masa kontraknya tidak berhak mendapatkan kompensasi apapun. Dalam UU Cipta Kerja, berakhirnya PKWT mewajibkan pengusaha membayar uang kompensasi kepada karyawannya.
UU CIPTA KERJA: Prosedur PHK dan Cara Menghitung Uang Pesangonnya
Dalam praktek banyak perusahaan yang menghitung uang pesangon karyawan yang di-PHK hanya berdasarkan masa kerja karyawan. Hal ini tentu saja kurang tepat. Untuk menghitung uang pesangon karyawan, termasuk uang penghargaan masa kerja, selain masa kerja perlu diperhitungkan juga alasan dilakukannya PHK yang turut menentukan besarnya uang pesangon.