Apakah seorang yang direkrut oleh perusahaan dengan status pekerja mitra atau mitra kerja merupakan pekerja atau karyawan perusahaan, dan karenanya berhak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan? Hal ini tergantung dari apakah hubungan antara orang tersbeut dengan perusahaannya mempunyai unsur-unsur: perjanjian kerja, pekerjaan, upah dan perintah.
Author Archive for Dadang Sukandar
UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja: Mana Yang Harus Digunakan?
Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, di dunia kerja masih banyak pekerja yang bingung, mana yang harus digunakan untuk mengatur hubungan kerja di perusahaan: UU Ketenagakerjaan atau UU Cipta Kerja?
Cara Menyusun Organisasi Perusahaan (PT Perorangan)
Secara hukum, kita bisa membagi struktur organisasi perusahaan (PT) dalam dua bagian besar: Organ PT dan Manajemen. Organ PT merupakan badan hukum PT-nya itu sendiri yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Manajemen merupakan pekerja atau karyawan dari perusahaan, yang umumnya terdiri dari Manajer dan Staf.
Perbedaan PT Biasa dan PT Perorangan
Selain persamaan, diantara PT Perorangan dan PT Biasa juga terdapat perbedaan, antara lain:
Perbedaan PT dan CV
Dalam mendirikan perusahaan, seringkali kita bingung memutuskan untuk mendirikan perusahaan PT atau CV. Apa saja perbedaannya, dan apa pertimbangannya dalam menentukan bentuk perusahaan berdasarkan kedua pilihan tersebut?
Waktu kerja, Lembur dan Cuti (UU Cipta Kerja)
Sesuai Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, waktu kerja seorang Pekerja ditentukan maksimal 40 jam dalam seminggu. Jam kerja maksimal 40 jam seminggu tersebut terbagi dalam 5 atau 6 hari kerja.
Prosedur PHK dan Uang Pesangon (UU Cipta Kerja)
Prosedur PHK ditentukan dalam Pasal 37 PP No. 35 Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika Harga Tanah Sudah Dibayar Lunas Tapi Belum AJB, Tanahnya Milik Siapa?
Jika Harga Tanah Sudah Dibayar Lunas Tapi Belum AJB, Tanahnya Milik Siapa?
Pencairan Manfaat JHT Tidak Perlu Menunggu Usia 56 Tahun
Setelah menyerap aspirasi dari banyak kalangan, pada tanggal 26 April 2022 Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker No. 6 Tahun 2022, yang mengembalikan aturan lama dimana klaim Manfaat JHT tidak perlu harus menunggu sampai usia 56 tahun.
Waktu Kerja, Lembur dan Cuti Sesuai UU CIPTA KERJA
Sesuai UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), waktu kerja maksimal seorang pekerja di perusahaan adalah 40 jam dalam seminggu. Jika hari kerja dalam seminggu adalah 5 hari, maka jam kerja seharinya adalah 8 jam. Jika hari kerja dalam seminggu adalah 6 hari, maka jam kerja dalam sehari adalah 7 jam.
Cara Membeli dan Menggunakan Meterai Elektronik Pada Dokumen Elektronik
Fungsi sebuah meterai pada prinsipnya adalah untuk membayar pajak atas diterbitkannya sebuah dokumen, atau bisa dibilang meterai adalah pajak dokumen. Dokumen dikenakan bea meterai karena dokumen tersebut diperuntukan sebagai alat bukti hukum.
Cara Menghitung Uang Tunai Manfaat JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Manfaat JKP yang diberikan kepada Pekerja dapat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Perusahaan Telat Bayar THR Bisa Didenda 5%
Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada karyawan 7 hari sebelum hari raya keagamaannya. Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka perusahaan dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total nilai THR yang seharusnya diterima karyawan.
CUTI BERSAMA LEBARAN: Boleh Potong Cuti Tahunan Tapi Nggak Boleh Potong Gaji
Hal ini berarti dengan diambilnya hak cuti bersama tersebut oleh Pekerja, maka cuti bersama tersebut akan memotong hak cuti tahunan Pekerja yang diberikan selama 12 hari dalam setahun. Meskipun dapat dilakukan pemotongan terhadap cuti tahunan, tapi alasan cuti bersama tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memotong gaji/upah Pekerja.
Trik Perusahaan: PHK Karyawan Tanpa Pesangon
Dalam praktek, sering perusahaan meminta karyawannya untuk mengundurkan diri (resign) jika sudah tidak berkenan lagi menjalin hubungan kerja dengan karyawan. Umumnya perusahaan tidak mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena hal itu dapat menimbulkan kewajiban uang pesangon dan uang penghaargaan masa kerja yang dibebankan kepada perusahaan.
Karyawan Masuk Kerja di Hari Cuti Bersama Lebaran: Nggak dapet upah lembur!
Karyawan perusahaan yang mengambil cuti bersama pada saat menjelang dan paska hari raya keagamaan, hak cuti bersama yang diambilnya akan memotong hak cuti tahunan karyawan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Permenaker No. 6 Tahun 2016.
Membuat Laporan Keuangan PT Perorangan
Sesuai PP No. 8 Tahun 2021, sebuah Peseroan Perorangan (PT Perorangan) wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM setiap tahun.
POSKO PENGADUAN THR: THR Lebaran Tidak Dibayar, Lapor Ke Sini
Sesuai peraturan perundang-undangan, setiap Pengusaha wajib untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada karyawannya. THR merupakan penghasilan Pekerja yang berupa Pendapatan Non-Upah yang berhak diterima Pekerja setiap menjelang hari raya keagamaan. Pembayaran THR wajib dilakukan oleh Pekerja minimal 7…
Jika Perusahaan Tidak Memberikan Naskah Perjanjian Kerja Kepada Karyawan
Dalam membuat perjanjian kerja, umumnya perusahaan membuat 2 rangkap naskah perjanjian yang masing-masing ditandatangani oleh perusahaan dan karyawan. Kedua rangkap naskah perjanjian tersebut kemudian masing-masing dipegang oleh perusahaan dan karyawan. Namun di beberapa perusahaan, naskah perjanjian tersebut tidak diberikan kepada…
7 Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Perjanjian/Kontrak Sewa Bangunan
Dalam melakukan hubungan sewa-menyewa bangunan (rumah tinggal, tempat usaha atau perkantoran), umumnya penyewa dan pemilik bangunan lebih fokus pada pertimbangan obyek sewa (bangunan) dan harga sewanya. Padahal dalam pelaksanaan hubungan sewa-menyewa tersebut, terdapat berbagai keadaan yang bisa menjadi penghambat hubungan…