Bedanya Perikatan, Perjanjian dan Kontrak

Perikatan, perjanjian dan kontrak adalah istilah-istilah yang tak asing lagi. Ketiganya sering saling bersanding, dan dalam prakteknya sering tertukar. Kontrak adalah perjanjian, tapi kontrak mempunyai bentuk yang lebih khusus dari perjanjian. Perjanjian adalah perikatan, namun perikatan tak sebatas hanya perjanjian. Meski ketiganya mempunyai pengertian yang mirip, tapi secara teknis kita masih bisa membedakannya.

Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum. Kita tidak akan menjumpai pengertian perikatan dalam undang-undang, tapi kita masih bisa menemukannya dalam ilmu hukum (doktrin). Menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan adalah:

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Sebagai hubungan hukum, perikatan berisi hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Akibat hukumnya, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dipaksakan. Dalam transaksi jual beli, misalnya, hukum memberikan jaminan bahwa seorang penjual barang berhak untuk menerima pembayaran harga dari pembeli, dan sebaliknya pembeli berhak untuk menerima barang dari penjual.

Sedangkan dari sisi kewajiban, seorang penjual barang berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut. Jika hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan secara sukarela oleh masing-masing pihak, maka pihak yang lain dapat menuntutnya secara hukum.

Dalam prakteknya perikatan selalu melibatkan minimal dua pihak, yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Sebuah perikatan tidak akan terjadi jika hanya melibatkan satu pihak saja. Dalam sebuah transaksi jual beli, kedua belah pihak itu saling berhadap-hadapan, dan secara timbal balik dapat saling menuntut hak dan kewajiban.

Kedua belah pihak tersebutpun bisa berupa perorangan namun bisa juga berbentuk badan hukum. Meskipun sebagai badan hukum yang menandatangani kontrak adalah perorangan, namun orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Orang tersebut bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya. Orang yang menandatangani kontrak tersebut (Direktur) hanyalah perwakilan saja dari badan hukumnya.

Dalam perikatan, pihak-pihak yang terlibat tidak terbatas hanya dua pihak saja, tapi bisa juga lebih. Dalam sebuah pendirian usaha bersama (persekutuan perdata), misalnya, tiga orang sekaligus dapat menjadi pihak pendiri dalam kontrak pendiriannya. Ketiga orang ini saling bersekutu dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban di dalam perjanjian pendirian usaha bersama tersebut.

Dalam perikatan, pihak yang berhak menuntut prestasi umumnya disebut kreditur atau pihak berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi disebut juga debitur atau pihak berhutang. Jadi, kalau kita membicarakan perikatan, berarti kita membicarakan hubungan hukum hak dan kewajiban.

Perjanjian

Sesuai Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dengan demikian maka undang-undang dan perjanjian (persetujuan) merupakan sumber dari lahirnya sebuah perikatan. Karena adanya undang-undang atau perjanjian maka lahirlah perikatan.

Karena perikatan berisi hak dan kewajiban, maka perjanjian dan undang-undang merupakan mesin produksi dalam menciptakan seperangkat hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli lahir karena keduanya sama-sama menghendaki pertukaran uang dan barang. Para pihak yang menandatangani perjanjian menyadari bahwa mereka menghendaki adanya hubungan perikatan jual beli secara hukum diantara mereka.

Beda halnya dengan, misalnya, hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak. Orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya, namun kewajiban itu lahir bukan karena kesepakatan/perjanjian diantara orang tua dan anak melainkan perintah dari undang-undang (undang-undang sebagai sumber perikatan). Perikatan diantara orang tua dan anak lahir bukan karena motivasi perjanjian melainkan atas perintah undang-undang.

Pengertian perjanjian sendiri ditentukan dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

Suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dengan demikian maka, kalau sebuah perikatan adalah suatu hubungan hukum, maka perjanjian adalah perbuatan hukum. Sebagai hubungan hukum, perikatan bersifat abstrak (tak nampak), sedangkan sebagai perbuatan hukum, perjanjian mempunyai gerak fisik yang kongkret. Kalau dihubungkan, maka perbuatan hukum perjanjian akan melahirkan hubungan hukum perikatan.

Kontrak

Selain perjanjian dan perikatan, kita sering juga mengenal istihal kontrak, khususnya dalam lingkungan bisnis. Kontrak berasal dari bahasa Inggris, contract. Definisi kontrak sendiri jarang ditemui di dalam undang-undang. Antara perjanjian dan kontrak sebenarnya memiliki pengertian yang sama, kontrak bentuknya lebih spesifik. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Umumnya penggunaan istilah kontrak dilatarbelakangi oleh penggunaannya dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis secara asal-asalan, maka perjanjian-perjanjian bisnis biasanya dibuat secara tertulis (kontrak).

Selain kontrak, dalam praktek sering juga ditemui istilah-istilah praktis seperti SPK (Surat Perintah Kerja) atau PKS (Perjanjian Kerja Sama). Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya adalah perjanjian atau kontrak juga. Penggunaan istilah-istilah tersebut hanya karena kebiasaan praktis saja (www.legalakses.com).

.

Artikel Terkait

Download Kontrak