Bentuk-bentuk Mitigasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah, PSBB)

Semakin agresif dan masifnya pandemi Covid-19, mendorong pemerintah Indonesia untuk mendeklarasikan keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 2020). Menindaklanjuti kedaruratan tersebut, pemerintah juga mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah penanggulangannya (PP No. 21 Tahun 2020).

Kedua peraturan itu, PP dan Kepres, ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, banyak elemen masyarakat yang meminta pemerintah bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan spesifik untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Beberapa elemen mendorong dilakukannya lockdown, dan tidak sedikit yang mengusulkan karantina wilayah, namun akhirnya opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipilih oleh pemerintah.

Jika kita mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, disana ditegaskan bahwa, dalam hal terdapat kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, yang salah satunya ditandai dengan adanya penyakit menular, maka pertama-tama pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Setelah deklarasi keadaan darurat tersebut, pemerintah selanjutnya menentukan langkah-langkah untuk memitigasi faktor resikonya. UU Kekarantinaan Kesehatan memberikan 4 pilihan/opsi yang bisa diambil sebagai langkah mitigasi, yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berikut adalah perbedaan langkah-langkah mitigasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut menurut UU Kekarantinaan Kesehatan:

Karantina Rumah

Karantina Rumah dilakukan apabila ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam satu rumah. Karantina Rumah dilakukan terhadap seluruh orang dalam rumah tersebut, barang atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. Penghuni rumah yang terkena kasus akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasusnya, sedangkan penghuni rumah lainnya yang dikarantina dilarang keluar rumah selama waktu yang ditetapkan. Selama dilakukannya Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar orang, dan makanan hewan ternak yang ada di dalamnya, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Karantina Wilayah

Karantina Wilayah dilakukan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah, apabila dari hasil laboratorium terkonfirmasi terjadinya penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah yang dikarantina akan dijaga ketat oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jika dalam wilayah karantina ada yang terkena kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Karantina Rumah Sakit

Karantina Rumah Sakit dilakukan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di sebuah rumah sakit bila terbukti (berdasarkan konfirmasi laboratorium) telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi. Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga ketat oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Semua orang, barang dan/atau hewan yang berada di rumah sakit tidak boleh keluar dan masuk. Selama masa Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sebagai respon dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Tindakan PSBB ini paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(www.legalakses.com)

(Visited 2 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak