Besarnya Uang Pesangon Karyawan UMKM

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, setiap pemutusan hubungan kerja (PHK) diantara Pengusaha dan Pekerja menimbulkan kewajiban bagi Pengusaha untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan/atau Uang Pisah kepada Pekerjanya. Ketentuan ini bersifat umum, dalam arti berlaku bagi hampir setiap Pengusaha dan Pekerja di Indonesia.

Namun terhadap Pengusaha yang kategori usahanya mikro dan kecil, hal ini mendapat pengecualian. Meskipun usaha mikro dan kecil juga wajib untuk membayar uang pesnagon dan uang penghargaan masa kerja kepada Pekerjanya ketika terjadi PHK, namun besarnya bisa lebih rendah dari ketentuan umum di PP No. 35 Tahun 2021. Sesuai Pasal 59 PP No. 35 Tahun 2021, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan usang pisah untuk karyawan di usaha mikro dan kecil, besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama diantara Pengusaha dan Pekerja.

Karena dasarnya adalah kesepakatan, diantara Pengusaha dan Pekerja, maka tentu besarnya bisa lebih rendah dari ketentuan umum mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantain hak dan uang pisah. Tapi hal tersebut dengan syarat, harus ada kesepakatan diantara Pengusaha dan Pekerja. Bentuk kesepakatannya tidak ditentukan, apakah bisa secara lisan atau tertulis. Karena bentuknya bebas (bisa lisan maupun tertulis), namun tentu akan lebih baik jika kesapekatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, karena akan memudahkan dari segi pembuktian.

Untuk mengunduh contoh kesepakatan bersama diantara Pengusaha dan Pekerja di usaha mikro dan kecil dalam menyepakati besaranya uang pesangon, uang penghragaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pisah, silahkan unduh draf-nya dengan mengikuti link di bawah ini (format MS Word Document):   

(Visited 1.136 times, 2 visits today)
Share:
.

Download Kontrak