Bisnis Tambang: Menggunakan Tanah Orang Lain Untuk Lahan Pertambangan

Pengusaha yang menjalankan usaha pertambangan, baik mineral maupun batubara, umumnya memerlukan bidang tanah milik pihak lain sebagai bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Di dalam WIUP tersebut pengusaha akan melakukan operasi produksi pertambangannya. Sebidang tanah milik seorang penduduk bisa saja berpotensi untuk ditambang, tapi kadang sang pemilik tanah tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menambangnya sendiri. Jika orang lain yang menambangnya, katakanlah pengusaha pertambangan, bagaimanakah hubungan hukum yang bisa dijalin diantara pengusaha tambang itu dengan pemilik tanah?

Ketentuan mengenai usaha pertambangan secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain UU Minerba, usaha pertambangan juga diatur dalam Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua peraturan itu levelnya di tingkat pemeritah pusat, namun di masing-masing Provinsi dan Kabupaten biasanya juga terdapat peraturan lain yang mengatur lebih teknis – spesifiknya mengenai cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Perolehan bidang tanah untuk usaha pertambangan, erat kaitannya dengan perolehan izin pertambangannya itu sendiri. Untuk melakukan operasi produksi pertambangan, pengusaha terlebih dahulu harus memiliki IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi tersebut diperoleh setelah pengusaha melakukan kegiatan studi kelayakan berdasarkan IUP Eksplorasi. Syarat untuk memperoleh IUP Eksplorasi sendiri, pengusaha pertambangan harus memperoleh WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) sebagai batasan wilayah dimana pengusaha dapat melakukan eksplorasi dan operasi produksinya. Sehingga untuk menjalankan usaha pertambangan, secara bertahap pengusaha pertambangan wajib memberoleh:

  1. WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk menentukan wilayah dimana pengusaha akan melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi.
  2. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  3. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

WIUP sendiri tentunya berkaitan erat dengan bidang tanah yang akan dikuasai dan diekploitasi oleh pengusaha. Oleh sebab itu pengusaha, sebelum melakukan perngurusan izin pertambangannya, perlu memastikan bahwa pengusaha dapat menguasai bidang tanah yang terletak di Kawasan WIUP yang akan diurus perolehannya. Pengusaha juga harus mendapat wewenang dari pemilik tanah untuk melakukan ekploitasi tanah tersebut untuk pertambangan, termasuk mendapat perlindungan hukum dari gangguan pihak lain.

Pasal 100 PP No. 23 Tahun 2010 memerintahkan, agar pengusaha pemegang IUP Operasi Produksi harus menyelesaikan urusan hukum atas tanah yang berada dalam WIUP dengan pemiliknya. Menurut PP tersebut penyelesaian itu dilakukan dengan memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Kompensasi itu dapat berupa sewa-menyewa, jual beli atau pinjam pakai. Dengan demikian, maka pilihan (opsi) skema hubungan hukum yang dapat digunakan oleh pengusaha dengan pemilik tanah adalah.

  1. Sewa-menyewa
  2. Jual Beli
  3. Pinjam Pakai

(Dadang Sukandar, SH./www.legalakses.com)

ARTIKEL TERKAIT